Calon Kepala BIN, PDIP Ungkit Dosa Sejarah Kudatuli Sutiyoso
Rabu,  10 Juni 2015  −  15:29 WIB


Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Sutiyoso. (Dok. Sindo).

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Penunjukan ini mendapat reaksi dari kalangan internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sutiyoso dianggap memiliki dosa sejarah dalam perjalanan PDIP.

Mantan Wakil Komandan Jenderal (Wandanjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu dianggap terlibat dalam penyerbuan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang dikuasai Megawati Soekarnoputri di Jalan Diponegoro Nomor 58 pada 27 Juli 1996. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai kerusuhan 27 Juli (kudatuli).

"Beliau dulu yang menyerbu kantor PDIP. Saya belum tahu apa pertimbangannya (Jokowi) memilih dia (Sutiyoso)," ujar politikus senior PDIP, Tb Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan menilai Sutiyoso memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi dini terhadap ancaman keamanan.
source: http://nasional.sindonews.com/read/1...oso-1433924953


TB Hasanudin: Setahu Saya Sutiyoso yang Serbu Kantor PDIP
Surya Perkasa - 10 Juni 2015 15:06 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Kader PDIP TB Hasanuddin mengkritisi penunjukan Sutiyoso menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sebab, Sutiyoso menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya saat peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 yang dikenal kasus Kudatuli.

"Pertama kok tua banget. Umurnya 70 dengan kondisi pekerjaan yang cukup berat ini. Kedua, setahu saya beliau yang serbu Kantor DPP PDIP," kritik TB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Peristiwa kerusuhan Kudatuli merupakan catatan kelam dalam sejarah PDIP. Penyerangan Kantor PDIP yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, itu diduga dilakukan oleh ABRI yang dikomandoi Sutiyoso.

"Saya tidak sayangkan. Saya tidak apresiasi. Saya tidak juga pasrah. Tapi itu hak prerogatif presiden. Ya sudah lah. Tapi apa kata kader?" ucap anggota Komisi I DPR itu dengan suara bergetar.

Seperti menyindir, TB Hasanuddin mengatakan Sutiyoso memiliki kemampuan untuk menjadi Kepala BIN. Namun kepemimpinan Sutiyoso cocok di zaman Orde Baru.

"Kalau soal skill, saya kira gaya intelijen zaman dulu, identifikasi, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, gaya dulu hebatlah. Cuman kalau intel sekarang enggak tahu," sindir mantan Sekretaris Militer itu.

Kepala BIN, lanjut dia, harus merubah pola pendekatan dalam menjalankan tugas intelijen. Jika dulu menggunakan pendekatan represif, kini harus lebih manusiawi dan mengikuti perkembangan zaman serta informasi teknologi.

"BIN itu bukan untuk kawal pemerintah, tapi mengawal bangsa dan negara. Termasuk Anda (media). Menurut hemat saya yang berat merubah mindset operasi intelijen zaman dulu," tegas Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini.
http://news.metrotvnews.com/read/201...bu-kantor-pdip



--------------------------

Sutiyoso saat itu bertindak sebagai alat negara dari rezim yang berkuasa, rezim Suharto, yang memang diketahui bahwa pemerintahan Orde Baru tidak begitu suka dengan sepak terjang Megawati dan PDIP-nya. Itu sejarah. Kisah keterlibatan Sutiyoso masa itu, mirip kisah keterlibatan Menteri Hukum dan HAM yang sekarang, Yasonna Laoly, yang sengaja 'mengobok-obok' partai Golkar sehingga pecah dua. Tak mungkinlah seorang Yasonna melakukan itu tanpa keterlibatan rezim berkuasa saat ini. Pada saat penyerbuan Kudatuli itu, bahkanSBY pun diduga ikut terlibat yang saat itu bertindak sebagai Kasdam Kodam Jaya. Dia pun diduga tak lebih 'operator' lapangan semata dari rezim Orde Baru. Jadi bisa dimaklumi. PDIP sebenarnya tak perlu mengungkit-ngungkit lagi cerita lama seperti itu, apalagi partainya Sutiyoso kini menjadi koalisi di KIH, bukan?