Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak Presiden Joko Widodo melindungi rakyat pribumi Indonesia dari dominasi Asing dan Aseng.

KAMMI menilai negara berkewajiban melindungi pribumi Indonesia sebagai wujud amanah konstitusi melindugi segenap tumpag darah Indonesia.

"Tugas utama negara dan pemerintah adalah melindungi hak dan kesejahteraan pribumi, bukan sebaliknya memfasilitasi asing dan aseng untuk mendominasi dan menyengsarakan rakyat pribumi," kata Ketua Umum KAMMI, Andriyana saat ditemui di depan Istana Negara, Kamis (21/5/2015).

Sejauh ini, KAMMI menilai selama 8 bulan pertama pemerintahan Jokowi-JK belum mampu membangun pondasi yang kokoh untuk memberikan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi terhadap masyarakat Pribumi. "Liberisasi Harga BBM adalah sinyal buruk bagi komitmen Jokowi-JK untuk melindungi pribumi," tandas Andriyana.

KAMMI mencatat, 43 dari 50 orang terkaya di Indonesua adalah orang Non pribuni. Belum lagi kepemilikan tanah saat ini dikuasai asing dan aseng.

Selain itu, sejumlah regulasi pemerintah dinilai yelah memberikan keleluasaan besar bagi perusahaan asing-aseng untuk mendominasi padar dan tender-tender pemerintah. "Hal-hal tersebut mengakibatkan usaha ekonomi pribumi terhambat bahkan mulai gulung tikar," papar Andriyana.

KAMMI berharap negara berpihak dan membela rakyat pribumi. Karena jika negara dan pemerintah tidak boleh lalai dari tugas utama yaitu melindungi hak dan kepentingan pribumi. "Bila pemerintah lalai atau menjadi antek asing maka rakyat pasti akan bergerak melakukan revolusi hingga lahir pemimpin dan pemerintah yang membela pribumi," tutup Andriyana.


SUMBER