Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendapat nilai indeks prestasi (IP) Nasakom atau nasib satu koma. Pemerintah diberi nilai IP semester sebesar 1.80, IP lulus sebesar 1.80 dan IP beban sebesar 1.80.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Eksekutif Mahasiswa dan Aliansi BEM Fakultas Universitas Brawijaya (UB). Pemerintah Jokowi-JK dianggap tidak lulus dan harus mengulang untuk semester ini karena nilainya yang menyedihkan.

"Jokowi dan Jusuf Kalla tidak lulus dalam mengurus negara. Indonesia adalah negara besar, Jokowi tidak boleh mengurus negara ini dengan asal-asalan," kata juru bicara aksi, Yanwar Fajri di Bundaran Balai Kota Malang, Senin (16/3).

Dari sisi hukum Joko Widodo mendapat nilai C+ dengan indikasi komitmennya yang masih lemah dalam penegakan hukum. Indikasi lain, Jokowi mengangkat Jaksa Agung dari seorang politisi Partai Nasdem, berlarut-larutnya kasus KPK vs Polri, intervensi pemerintah pada parpol. Prestasi Jokowi hanya seputar eksekusi gembong narkoba Bali Nine.

Rapor Ekonomi Jokowi mendapat nilai D dengan indikasi tidak menjaga kestabilan rupiah. Penerapan liberalisasi ekonomi dengan pencabutan subsidi dianggap tidak cocok dengan sistem ekonomi Indonesia. Perlindungan ekonomi lokal juga dianggap basa-basi. Jokowi hanya diapresiasi menggenjot pendapatan negara lewat pajak.

Soal pangan Jokowi dapat rapor merah dengan nilai E, karena tingginya beras impor bahan pokok seperti beras Thailand dan Vietnam, kedelai dari Malaysia dan Ethiopia, daging sapi dari Australia dan garam dari Australia.

Bidang Energi, Jokowi mendapat nilai merah atau E. Indikasinya minimnya minyak mentah dalam negeri karena minimnya eksplorasi dan minimnya inovasi. Jokowi dapat apresiasi karena mengurangi ketergantungan BBM dan intervensi pada Freeport dalam percepatan pembangunan smelter.

"Report Jokowi dalam Pertahanan dan Keamanan Negara mendapat nilai B. Maraknya kasus begal dan masuknya ISIS ke Indonesia mendapatkan penanganan serius. Tetapi kekuatan militer Indonesia masih di urutan 119 dunia," tambahnya.

Para mahasiswa menuntut Jokowi segera menyelesaikan kisruh politik dan pemerintahan, melaksanakan komitmen sebagaimana tertuang dalam Nawacita, menghentikan liberalisasi ekonomi, meredam disparitas sosial dan ekonomi dengan menjamin kelas bawah mengakses kebutuhan pokok, serta menciptakan kemandirian pangan dan stabilisasi harga pangan.
http://www.merdeka.com/peristiwa/tak...mahasiswa.html