Luhut Disebut sebagai The Real President
Rabu, 04 Maret 2015 , 12:57:00


Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: dok.JPNN

JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Arief Poyuono
menilai, langkah Presiden Jokowi yang memperluas
wewenang Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin
oleh Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, mirip
dengan mandat khusus atau the power of attorney
dengan wewenang yang sama, dengan tugas seorang
the real presiden.

Ia menjelaskan, Luhut Panjaitan memiliki wewenang
pengendalian dan evaluasi kinerja para menteri sesuai
dengan Perpres yang ditandatangani pada 26 Februari
2015, Luhut juga berwenang melaksanakan tugas
pengendalian program-program prioritas nasional.
Tidak sampai disitu, Luhut berwenang menjalankan
fungsi pengendalian dalam rangka memastikan
program-program prioritas nasional sesuai dengan visi
dan misi Pemerintah, dan penyelesaian masalah secara
komprehensif terhadap program-program prioritas
nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami
hambatan.

Luhut panjaitan juga bertugas untuk percepatan
pelaksanaan program-program prioritas nasional dan
pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-
program prioritas nasional yang merupakan tugas
seorang presiden.

"Hampir tugas dan wewenang Luhut Panjaitan adalah
yang melekat pada seorang presiden. Makin jelas
secara politik bahwa real president hari ini adalah
Luhut Panjaitan dan Kepala Negara adalah Jokowi,"
kata Arief Poyuono dalam rilisnya, Rabu (4/3).

Sementara secara sosiologi, tambah dia, Luhut sebagai
real presiden ditandai dengan Luhut berkantor di
Istana Jakarta sebagai simbol pusat pemerintahan,
sementara Jokowi 'pindah' berkantor dan tinggal di
Istana Bogor.

"Dengan kekuasaan penuh yang diberikan pada Luhut,
ia juga memiliki kekuasaan mengendalikan angkatan
perang dan Polri, dengan peraturan presiden yang
dibuat Jokowi secara politik, dan kewenangan hanya
untuk meyatakan perang hanya atas perintah Jokowi,"
tandas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN
Bersatu ini .
http://m.jpnn.com/news.php?id=290443


Pakar Hukum Tata Negara:
Lembaga yang Dipimpin Luhut Langgar UU, Bubarkan Saja...
Rabu, 04 Maret 2015 , 15:03

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito
Kamis menyatakan keberadaan kantor staf
kepresidenan bertentangan dengan UU No.39 Tahun
2008 Tentang Kementerian Negara.

Apalagi, kewenangan lembaga pimpinan Luhut Binsar
Panjaitan yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Presiden (Perpres) punya kewenangan melebihi
kementerian/lembaga yang dibentuk berdasarkan UU.

"Itu bertentangan dengan UU No.39/2008 tentang
kementerian negara, karena ini kan (Kepresidenan)
hanya uji kerja saja, bukan dikenal secara lazim.

Sehingga, seharusnya lembaga itu tidak memiliki fungsi
melebihi kementerian-kementerian dibentuk
berdasarkan UU yang merupakan perintah konstitusi,"
kata Margarito di gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (4/3).
Dia menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya tidak
memiliki kantor kepresidenan seperti yang ada saat ini.
Sebab, yang dikenal dengan kepresidenan itu adalah
Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet yang
dibentuk berdasarkan UU.

"Tapi, kalau dia (Kepresidenan) berdiri sendiri dan
diberikan fungsi seperti itu, tidak ada lain dikatakan
bertentangan dengan konstitusi. Saya pikir lebih bagus
ditinjau lagi untuk diselaraskan dengan konstitusi dan
UU," jelasnya.

Bahkan, secara tegas Margarito menyarankan agar
kantor kepresidenan yang ada saat ini dibubarkan saja.
Karena fungsi dan kewenangan kantor kepresidenan
bisa dikerjakan oleh Setneg dan Setkab.

"Bubarkan saja. Organ ini dibentuk dengan Perpres
tapi kewenangannya melebihi kewenangan organ yang
dibentuk UU. Mengapa mesti begitu? Seluruh aktivitas
kepresidenan didukung dua organ, Setkab dan Setneg,
semua personel, anggaran yang melekat itu punya dua
organ ini," tandasnya.
http://m.jpnn.com/news.php?id=290474

----------------

Dan asal tahu aja, Luhut itu sebelumnya dari militer dan elit Golkar