Jika Tak Disahkan dalam Sepekan, Kubu Aburizal Akan Gugat Kemenkumham

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
Jika Tak Disahkan dalam Sepekan, Kubu Aburizal Akan Gugat Kemenkumham

Abc..Z

10-12-2014 12:10

Jika Tak Disahkan dalam Sepekan, Kubu Aburizal Akan Gugat Kemenkumham

http://nasional.kompas.com/read/2014...at.Kemenkumham

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, mengatakan bahwa pengurus DPP Golkar hasil Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk segera mengesahkan susunan kepengurusan kubu Aburizal Bakrie. Aziz memberi tenggat waktu selama tujuh hari sejak laporan tersebut diberikan Senin (8/12/2014) kemarin.

"Saya minta Kemenkumham dalam jangka waktu tujuh hari untuk menetapkan kepengurusan hasil Munas Bali sebagai kepengurusan yang sah," ujar Aziz di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu (10/12/2014).

Aziz mengatakan, desakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-undang tersebut mengatur fungsi Kemenkumham untuk menetapkan kepengurusan yang sah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. "Kemenkumham harus mengesahkan susunan kepengurusan versi Munas di Bali karena sah berdasarkan AD/ART," kata Aziz.

Jika dalam tujuh hari susunan kepengurusan Partai Golkar tak kunjung disahkan, kata Aziz, maka Golkar siap mengambil langkah hukum. Golkar mungkin akan menggugat Kemenkumham ke Pengadilan Tata Usahan Negara (PTUN). "Salah satunya gugat Kemenkumham ke PTUN, tapi masih pikir-pikir. Yang jelas kami akan ambil langkah hukum," ujar Aziz.

Sejumlah pengurus DPP Golkar versi Munas Bali, Senin (8/12/2014) pagi, telah melaporkan hasil munas yang digelar kelompok Aburizal di Bali, pekan lalu. Berkas susunan kepengurusan tersebut diserahkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Aburizal menyerahkan bekas kepengurusannya bersama Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham, Ketua Harian DPP Partai Golkar MS Hidayat, serta tiga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid, Ade Komarudin, dan Syarief Cicip Sutardjo.

Dalam laporan yang telah dinotariskan itu, tertera susunan pengurus dan hasil Munas Bali yang berkaitan dengan rencana program kerja Partai Golkar periode 2014-2019. Selain itu, dilampirkan juga laporan mengenai jumlah peserta dan surat dukungan dari ketua dan sekretaris DPD I/II Partai Golkar se-Indonesia yang mendukung Aburizal Bakrie menjabat ketua umum sampai lima tahun ke depan.

Tak mau kalah, sejumlah pengurus DPP Partai Golkar versi Munas Ancol pun mendatangi gedung Kemenkumham untuk menyerahkan susunan kepengurusan versi Munas Ancol pada Senin petang. Penyerahan itu dilakukan oleh Agun Gunandjar Sudarsa bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan Ketua DPP bidang Hukum dan HAM Lawrence TP Siburian.

Munas IX Partai Golkar yang digelar di Bali pada 30 November-4 Desember 2014 menetapkan Aburizal sebagai ketua umum. Aburizal dipilih oleh seluruh pemilik suara sah. Kubu Agung Laksono juga menggelar munas pada 6-7 Desember 2014. Hasilnya, Agung ditetapkan sebagai ketua umum dan Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih.

jadi inget ama komentar ini emoticon-Ngacir

v
v
v
v
v
v

Quote:

Pemerintah Jangan Ikut Campur Perselisihan Parpol

http://news.okezone.com/read/2014/12...lisihan-parpol

JAKARTA - Dualisme kepemimpinan serta perselisihan perebutan kepengurusan DPP PPP dan Golkar yang terjadi saat ini dinilai sebagai hal yang biasa dalam politik dan bukan hal baru.

Harus diakui bahwa perselisihan di tubuh dua partai politik tersebut adalah imbas dari belum benar-benar mencairnya ketegangan politik pasca-kontestasi pilpres yang berlangsung sangat sengit beberapa waktu lalu.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan, yang patut disesali adalah sikap dan reaksi pemerintah melalui menteri-menterinya yang cenderung tidak netral dan bahkan terkesan mengintervensi perselisihan partai politik tersebut.

"Hal ini sangat berbahaya karena sikap tersebut bisa membuat situasi politik justru semakin memanas dan akhirnya energi kita habis terkuras hanya mengurusi masalah tersebut," ujar Habiburokhman dalam siaran pers kepada Okezone, di Jakarta, Senin (8/12/2014).

Menurutnya, pemerintah harus menyadari bahwa kunci agar perselisihan partai politik tidak meluas dan berkepanjangan adalah sikap pemerintah yang tidak boleh ikut campur atau intervensi dalam perselisihan tersebut.

Sejarah bangsa ini, kata dia, telah membuktikan bahwa intervensi pemerintah terhadap partai politik selalu membawa dampak yang sangat negatif. Lalu yang paling penting adalah bahwa pemerintahan yang mengintervensi partai politik dipastikan akan tumbang dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Secara hukum pemerintah memang tidak boleh melakukan intervensi karena menurut konstitusi dan undang-undang fungsi pemerintah terkait kepengurusan partai politik hanyalah fungsi administratif. Pemerintah sama sekali tidak berwenang menentukan kepengurusan partai politik yang mana yang sah dan yang mana yang tidak sah," terangnya.

Habiburokhman menjabarkan, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, satu-satunya tugas pemerintah terkait kepengurusan partai politik adalah mendaftarkan kepengurusan tersebut di Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam proses pendaftaran ini, kata dia, pemerintah hanya bisa bersikap pasif yakni menunggu permohonan dari partai politik yang bersangkutan.

"Oleh karena itu, pemerintah harus membiarkan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan urusan mereka lewat jalur hukum yang berlaku. Pihak yang berwenang menyelesaikan perselisihan partai politik adalah Mahkamah Partai Politik dan Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung," paparnya.

Lebih lanjut Habiburokhman menerangkan, Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 dengan tegas mengatur bahwa perselisihan partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai Poltik dalam waktu 30 hari, pengadilan negeri dalam perkara khusus yang membutuhkan waktu paling lama 60 hari dan Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 30 hari.

"Kami berharap agar pemerintah bisa menghormati peraturan perundang-undangan tersebut. Di sisi lain, pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan parpol juga harus sadar bahwa penyelesaian yang tepat adalah melalui Mahkamah Parpol dan Peradilan Umum. Jadi, tidak ada lagi kubu pengurus parpol yang berlomba-lomba meminta pengesahan dari pemerintah," tutupnya.

katanya pemerintah nggak boleh intervensi masalah internal partai, kok golkar minta "restu" kemenkumham? emoticon-Big Grin

ah sudahlah, seperti biasa kubu ini terkenal akan jilat ludahnya emoticon-Ngakak (S)

3.7K

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Urutan

Terbaru

Terlama

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Komunitas Pilihan