Rabu, 10 Desember 2014 | 10:56 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkejut melihat banyaknya iklan-iklan layanan masyarakat oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang tayang di televisi. Basuki tak habis pikir para pejabat SKPD begitu malu dengan rendahnya serapan anggaran yang mereka hasilkan. Hal itu membuat pembuatan iklan layanan masyarakat itu hanya untuk menghabiskan anggaran yang ada.

"Gara-gara mau nyerap anggaran, lihat tuh di TV-TV, tiba-tiba ada iklan semua dinas. Kurang ajar, gila, saya kaget tuh," kata Basuki kesal, di Balaikota, Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Basuki pun menginstruksikan SKPD untuk segera menghentikan penayangan iklan-iklan layanan masyarakat di televisi. Menurut dia, pembuatan iklan oleh SKPD ini disebabkan karena penerapan sistem e-budgeting yang belum optimal. Apabila e-budgeting sudah berjalan sempurna, Basuki langsung mencoret anggaran tersebut.

"Buat iklan itu cuma buat ngabisin anggaran saja. Kamu setuju enggak, duit kita berapa puluh miliar itu habis cuma untuk iklan di TV? Mending kamu beresin saja PKL-PKL daripada keluar iklan semua," tegas Basuki.

Sebagai informasi, beberapa SKPD yang membuat iklan layanan masyarakat di televisi, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI, Dinas Sosial DKI, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) DKI, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan (Kominfomas) DKI, serta UPT Perparkiran.

Penulis: Kurnia Sari Aziza
Editor: Ana Shofiana Syatir