- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Jokowi & APBN-P 2015: Mau Diotak-atik bijimanapun, Tetap saja Pilihannya Terbatas
TS
citox.
Jokowi & APBN-P 2015: Mau Diotak-atik bijimanapun, Tetap saja Pilihannya Terbatas
Jokowi Pastikan Ubah APBN 2015
MINGGU, 21 SEPTEMBER 2014 | 21:53 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, mengaku kesulitan menggerakkan kinerja kabinet di era pemerintahannya. Alasannya, postur anggaran yang akan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tak sejalan dengan formasi kabinet yang akan dibentuk. "Nanti akan disesuaikan setelah APBN Perubahan di 2015," ujarnya, Ahad, 21 September 2014.
Jokowi mengakui potensi masalah itu muncul lantaran pemerintahannya berencana memisahkan nomenklatur urusan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tinggi dengan kementerian riset. Sementara APBN yang akan disahkan DPR merupakan hasil dari formasi kabinet yang dijalankan era pemerintahan SBY.
Ketua Badan Anggaran, Ahmadi Noor Supit, menyatakan DPR tidak akan mengubah APBN 2015. Menurut dia, problem itu muncul lantaran Jokowi belum memastikan formasi kabinet yang akan dibentuk. Ketidakpastian itu juga membuat fraksi pendukung pemerintahan yang baru kesulitan mengintervensi perubahan postur anggaran 2015. "Kami tak ingin bekerja dua kali. Lebih baik ketuk palu saja APBN yang ada sekarang," ujarnya
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...Ubah-APBN-2015
Kepala Bappenas: Revisi APBN 2015 Sudah Siap
SELASA, 28 OKTOBER 2014 | 18:53 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Adrinof Chaniago menyatakan pemerintah tengah menyiapkan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. "Drafnya sudah disiapkan dari sekarang," ujar Andrinof di kantornya, Selasa, 28 Oktober 2014.
Potensi masuknya semua program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diperkirakan baru terakomodasi melalui APBN Perubahan mendatang. Sebab, hingga kini, warisan fiskal yang diberikan pemerintahan sebelumnya sulit untuk merealisasikan program kerja pemerintahan baru. Mantan pengamat kebijakan publik itu menyatakan saat ini lembaganya tengah menyiapkan sejumlah program kerja untuk pemerintahan Kabinet Kerja. Di antaranya adalah pembangunan sektor kemaritiman seperti pelabuhan, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya: sistem pengadaan air bersih, terminal, dramaga. "Jadi bukan hanya kapal (besar) yang dipikirkan, kapal lain pun termasuk kapal patroli," kata Andrinof.
Menurut Andrinof, dalam rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM) yang diberikan pemerintahan sebelumnya sudah mulai mengakomodasi sektor maritim yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan. "Penyesuaiannya gampang, tinggal menambah bobot penekanan," ujarnya.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...015-Sudah-Siap
Kepala Bappenas & Menkeu Akan Segera Bahas APBN-P
Kamis, 6 November 2014 - 18:18 wib
JAKARTA - Pemerintah akan segera menerapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, untuk menaikkan harga BBM tersebut, diperlukan perubahan dalam struktur anggaran negara.
Oleh karenanya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago akan bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.
Pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama Andrinof dengan Bambang dalam kabinet kerja Jokowi-JK. Direncanakan pertemuan ini berlangsung pukul 17.00 WIB di Kantor Kementerian Keuangan. "Ini pertemuan pertama dengan Menkeu," kata Andrinof di Gedung DPD, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Andrinof menambahkan, nantinya pertemuan ini membahas segala permasalahan mengenai RAPBN-P 2015, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi dapat dimasukkan. "Banyak poin-poin penting yang akan dibahas," sebutnya.
http://economy.okezone.com/read/2014...a-bahas-apbn-p
Sudah ada BPJS, "Kartu Sakti" Jokowi itu apa tak boroskan Anggaran saja?
------------------------------------
source: Kemenkeu RI, Dokumen APBN 2015
Dosen gua yang mengajar "perekonomian Indonesia" bercerita di kelas, bahwa pilihan Jokowi dengan anggarannya kali ini hingga 5 tahun ke depan, memang sangat sempit dan terbatas.
Ada 3 jenis pengeluaran besar yang tak bisa di tawar-tawar dalam APBN itu, yaitu pengeluaran untuk "Belanja Pegawai", "Cicilan Utang Luar Negeri", dan "Subsidi Energi (BBM dan Listrik)". Asal tahu aja, bahwa pos Belanja Pegawai untuk membayar gaji dan pensiun PNS itu, jumlahnya sekitar 70% dari dana di Kementerian Pusat dan Transfer ke Daerah. Lalu utang yang dicicil Negara (baik dalam atau pun luar negeri), kebanyakan untuk mengembalikan SUN yang sudah habis dan pembayaran devidennya ke pemilik yang umumnya dikuasai negara dan pemodal asing. Dan subsidi, jelas aja terbesar untuk BBM bersubsidi yang ternyatapaling banyak dinikmati oleh Petral, pabrikan mobil dari AS, Jepang dan Korea, serta pemilik mobil umumnya. Hal sama tentunya untuk listrik dri PLN itu, termasuk listrik swasta yang solarnya berasal dari solar subsidi, penikmatnya kebanyakan industri besar.
Kalau Jokowi mau bernafas, dia harus menekan pembiayaan di 3 pos besar itu.
Masalahnya adalah tidak mudah. Misalnya, mau menekan utang LN dengan moratorium cicilan utang luar negeri misalnya, jelas dia akan dimusuhi negara-negara donatur dan RI akan di "black list" dari daftar pengutang di pasar keuangan Indternasional. Jelas Jokowi dan menterinya tak akan mau mati konyol dengan mengambil kebijakan itu.
Lalu bagaimana dengan kenaikan harga BBM dan Listrik? Bisa saja, tapi dia akan di demo tiap hari dan tidak akan populer lagi. Demo-demo itu otomatis tidak akan menimpa Jokowi semata, tapi juga partai pendukungnya yaitu PDIP. Kemungkinan PDIP keok seperti Demokrat di Pemilu yang lalu pada 2019 kelak, hanya soal waktu saja. Masalahnya, apa rela Megawati sebagai pemilik partai, bersedia menerima risiko bahwa partainya itu akan terpuruk lagi citranya di kalanganakar rumput hanya gara-gara membela kebijakan Jokowi yang menaikkan harga BBM? tanya ke Megawatilah!
Kenaikan harga BBM ini, belum memperhitungkan tekanan lobby pabrikan mobil asal Jepang, AS dan Korea, yang pasti tidak rela keuntungannya yang menggiurkan selama 5 tahun belakangan ini akibat kebijakan mobil murah, dipotong begitu saja oleh pemerintahan Jokowi. Sementara disisi lalin, perusahaan minyak asing (MNC's) yang bergerak di SPBU, juga pasti menekan Jokowi untuk minta kepastian, bahwa 40 perusahaan asing yang akan menyebarkan 800.000 SPBU di Indonesia, segera bisa direalisir dengan cara menyamakan harga BBM dengan harga pasaran Internasional agar mereka bisa meraup untung kalau mulai mengoperasikan SPBU miliknya kelak.
Yang paling mudah bagi Jokowi adalah menekan biaya 'belanja pegawai', antara lain melakukan penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat yang mencapai Rp 18 triliun. Juga melakukan penyetopan penerimaan PNS baru (moratorium) selama 5 tahun masa pemerintahannya. Tapi itu jelas akan menurunkan belanja konsumsi PNS ke perekonomian nasional. Akibatnya, sektor ekonomi Indonesia yang selama ini sekitar 60% ditopang oleh sektor konsumsi, pasti akan jeblog. Pertumbuhan 7% yang ditargetkan Jokowi pun, kayaknya akan sulit dicapai.
MINGGU, 21 SEPTEMBER 2014 | 21:53 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi, mengaku kesulitan menggerakkan kinerja kabinet di era pemerintahannya. Alasannya, postur anggaran yang akan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat dinilai tak sejalan dengan formasi kabinet yang akan dibentuk. "Nanti akan disesuaikan setelah APBN Perubahan di 2015," ujarnya, Ahad, 21 September 2014.
Jokowi mengakui potensi masalah itu muncul lantaran pemerintahannya berencana memisahkan nomenklatur urusan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan tinggi dengan kementerian riset. Sementara APBN yang akan disahkan DPR merupakan hasil dari formasi kabinet yang dijalankan era pemerintahan SBY.
Ketua Badan Anggaran, Ahmadi Noor Supit, menyatakan DPR tidak akan mengubah APBN 2015. Menurut dia, problem itu muncul lantaran Jokowi belum memastikan formasi kabinet yang akan dibentuk. Ketidakpastian itu juga membuat fraksi pendukung pemerintahan yang baru kesulitan mengintervensi perubahan postur anggaran 2015. "Kami tak ingin bekerja dua kali. Lebih baik ketuk palu saja APBN yang ada sekarang," ujarnya
http://www.tempo.co/read/news/2014/0...Ubah-APBN-2015
Kepala Bappenas: Revisi APBN 2015 Sudah Siap
SELASA, 28 OKTOBER 2014 | 18:53 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Adrinof Chaniago menyatakan pemerintah tengah menyiapkan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. "Drafnya sudah disiapkan dari sekarang," ujar Andrinof di kantornya, Selasa, 28 Oktober 2014.
Potensi masuknya semua program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diperkirakan baru terakomodasi melalui APBN Perubahan mendatang. Sebab, hingga kini, warisan fiskal yang diberikan pemerintahan sebelumnya sulit untuk merealisasikan program kerja pemerintahan baru. Mantan pengamat kebijakan publik itu menyatakan saat ini lembaganya tengah menyiapkan sejumlah program kerja untuk pemerintahan Kabinet Kerja. Di antaranya adalah pembangunan sektor kemaritiman seperti pelabuhan, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya: sistem pengadaan air bersih, terminal, dramaga. "Jadi bukan hanya kapal (besar) yang dipikirkan, kapal lain pun termasuk kapal patroli," kata Andrinof.
Menurut Andrinof, dalam rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM) yang diberikan pemerintahan sebelumnya sudah mulai mengakomodasi sektor maritim yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan. "Penyesuaiannya gampang, tinggal menambah bobot penekanan," ujarnya.
http://www.tempo.co/read/news/2014/1...015-Sudah-Siap
Kepala Bappenas & Menkeu Akan Segera Bahas APBN-P
Kamis, 6 November 2014 - 18:18 wib
JAKARTA - Pemerintah akan segera menerapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, untuk menaikkan harga BBM tersebut, diperlukan perubahan dalam struktur anggaran negara.
Oleh karenanya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago akan bertemu dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.
Pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama Andrinof dengan Bambang dalam kabinet kerja Jokowi-JK. Direncanakan pertemuan ini berlangsung pukul 17.00 WIB di Kantor Kementerian Keuangan. "Ini pertemuan pertama dengan Menkeu," kata Andrinof di Gedung DPD, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Andrinof menambahkan, nantinya pertemuan ini membahas segala permasalahan mengenai RAPBN-P 2015, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi dapat dimasukkan. "Banyak poin-poin penting yang akan dibahas," sebutnya.
http://economy.okezone.com/read/2014...a-bahas-apbn-p
Sudah ada BPJS, "Kartu Sakti" Jokowi itu apa tak boroskan Anggaran saja?
Quote:
------------------------------------
source: Kemenkeu RI, Dokumen APBN 2015
Dosen gua yang mengajar "perekonomian Indonesia" bercerita di kelas, bahwa pilihan Jokowi dengan anggarannya kali ini hingga 5 tahun ke depan, memang sangat sempit dan terbatas.
Ada 3 jenis pengeluaran besar yang tak bisa di tawar-tawar dalam APBN itu, yaitu pengeluaran untuk "Belanja Pegawai", "Cicilan Utang Luar Negeri", dan "Subsidi Energi (BBM dan Listrik)". Asal tahu aja, bahwa pos Belanja Pegawai untuk membayar gaji dan pensiun PNS itu, jumlahnya sekitar 70% dari dana di Kementerian Pusat dan Transfer ke Daerah. Lalu utang yang dicicil Negara (baik dalam atau pun luar negeri), kebanyakan untuk mengembalikan SUN yang sudah habis dan pembayaran devidennya ke pemilik yang umumnya dikuasai negara dan pemodal asing. Dan subsidi, jelas aja terbesar untuk BBM bersubsidi yang ternyatapaling banyak dinikmati oleh Petral, pabrikan mobil dari AS, Jepang dan Korea, serta pemilik mobil umumnya. Hal sama tentunya untuk listrik dri PLN itu, termasuk listrik swasta yang solarnya berasal dari solar subsidi, penikmatnya kebanyakan industri besar.
Kalau Jokowi mau bernafas, dia harus menekan pembiayaan di 3 pos besar itu.
Masalahnya adalah tidak mudah. Misalnya, mau menekan utang LN dengan moratorium cicilan utang luar negeri misalnya, jelas dia akan dimusuhi negara-negara donatur dan RI akan di "black list" dari daftar pengutang di pasar keuangan Indternasional. Jelas Jokowi dan menterinya tak akan mau mati konyol dengan mengambil kebijakan itu.
Lalu bagaimana dengan kenaikan harga BBM dan Listrik? Bisa saja, tapi dia akan di demo tiap hari dan tidak akan populer lagi. Demo-demo itu otomatis tidak akan menimpa Jokowi semata, tapi juga partai pendukungnya yaitu PDIP. Kemungkinan PDIP keok seperti Demokrat di Pemilu yang lalu pada 2019 kelak, hanya soal waktu saja. Masalahnya, apa rela Megawati sebagai pemilik partai, bersedia menerima risiko bahwa partainya itu akan terpuruk lagi citranya di kalanganakar rumput hanya gara-gara membela kebijakan Jokowi yang menaikkan harga BBM? tanya ke Megawatilah!
Kenaikan harga BBM ini, belum memperhitungkan tekanan lobby pabrikan mobil asal Jepang, AS dan Korea, yang pasti tidak rela keuntungannya yang menggiurkan selama 5 tahun belakangan ini akibat kebijakan mobil murah, dipotong begitu saja oleh pemerintahan Jokowi. Sementara disisi lalin, perusahaan minyak asing (MNC's) yang bergerak di SPBU, juga pasti menekan Jokowi untuk minta kepastian, bahwa 40 perusahaan asing yang akan menyebarkan 800.000 SPBU di Indonesia, segera bisa direalisir dengan cara menyamakan harga BBM dengan harga pasaran Internasional agar mereka bisa meraup untung kalau mulai mengoperasikan SPBU miliknya kelak.
Yang paling mudah bagi Jokowi adalah menekan biaya 'belanja pegawai', antara lain melakukan penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat yang mencapai Rp 18 triliun. Juga melakukan penyetopan penerimaan PNS baru (moratorium) selama 5 tahun masa pemerintahannya. Tapi itu jelas akan menurunkan belanja konsumsi PNS ke perekonomian nasional. Akibatnya, sektor ekonomi Indonesia yang selama ini sekitar 60% ditopang oleh sektor konsumsi, pasti akan jeblog. Pertumbuhan 7% yang ditargetkan Jokowi pun, kayaknya akan sulit dicapai.
Diubah oleh citox. 14-11-2014 23:27
0
3.6K
30
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan