JAKARTA - Sebelum melenggang menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengungkapkan visi misinya jika terpilih menjadi pemimpin negara.

Kini Jokowi-JK sudah resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Akankah mereka menepati janjinya sewaktu kampanye lalu? Catatan ini akan mengingatkan kita kembali akan janji-janji mereka.

Berdasarkan visi-misi, Jokowi-JK memilih untuk menggunakan kata-kata kemandirian ekonomi dan berdaya saing. Dalam hal kemiskinan dan ketimpangan, Jokowi-JK menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 5-6 persen.

Dalam bidang pertanian dan Pangan, Jokowi-JK juga mempunyai program yakni, pemberantasan mafia impor dan pendistribusian aset terhadap petani. Mereka juga mencanangkan membangun perumahan untuk buruh di kawasan industri.

Dalam bidang energi, khususnya dalam hal konsumsi BBM, Jokowi-JK berjanji untuk mengurangi subsidi BBM. Namun, terdapat perbedaan dalam hal pengimplementasiannya. Jokowi-JK lebih mengedepankan konversi BBM kepada gas dalam bidang transportasi, dan merealokasikan sebagian subsidi BBM ke penyediaan biofuel.

Dalam hal utang dan pembiayaan pembangunan, Jokowi-JK berkeinginan untuk mengurangi utang secara bertahap dan menggunakan utang hanya untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif.

Bidang selanjutnya adalah bidang mengenai pasar tradisional. Jokowi-JK mempunyai program yakni memprioritaskan akses modal bagi UMKM dan pendampingan ekonomi. Selain itu, Jokowi-JK mempunyai program untuk merenovasi lima ribu pasar tradisional yang berumur lebih dari 25 tahun.

Dalam hal pemekaraan daerah, Jokowi-JK mempunyai program menata dan peninjauan kembali daerah administrasi. Dalam bidang perbankan, Jokowi-JK yakni seperti kebijakan untuk membatasi penjualan saham bank nasional kepada asing dan peraturan yang lebih ketat untuk menghidari konglomerasi.

Selain itu terdapat kebijakan untuk mengimplementasikan asas resiprokal dan mendukung perbankan nasional dalam menghadapi ASEAN Free Trade Area. Jokowi-JK juga mempunyai program untuk membangun bank khusus pertanian.

Kemudian membahas mengenai program-progam tersebut, Jokowi-JK berorientasi kepada pembangunan yang bersifat mental, salah satu program tersebut adalah revolusi mental.

Dan berikut visi misi atau janji Jokowi-JK pada saat kampanye sebagaimana yang dirangkum Okezone dari berbagai sumber.

Di sektor pendidikan, Jokowi menekankan pada revolusi mental. Menurutnya, revolusi mental akan efektif bila diawali dari jenjang sekolah, terutama pendidikan dasar. Menurutnya, siswa SD seharusnya mendapatkan materi tentang pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, pendidikan etika sebesar 80 persen. Sementara itu, ilmu pengetahuan cukup 20 persen saja.

"Jangan terbalik seperti sekarang. Sekarang ini anak-anak yang kecil dijejali dengan Matematika, Fisika, Kimia, IPS. Sehingga yang namanya etika, perilaku, moralitas tidak disiapkan pada posisi dasar," kata Jokowi.

Selain itu, ia juga ingin meningkatkan jumlah SMK. Menurutnya, negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman adalah negara-negara yang punya banyak SMK.

"Peningkatan jumlah SMK adalah salah satu yang penting. Karena keterampilan semua ada di sana. Karena di situ ada teknologi, di situ ada keterampilan, di situ ada. skill yang dibangun," ucap Jokowi.

Di sektor pertanian, Jokowi menilai, Indonesia kehilangan orientasi untuk membangun sektor ini. Indonesia, kata dia, tak pernah lagi memunculkan varietas-varietas unggul. Bahkan, menurut Jokowi, satu hektar lahan pertanian di Indonesia hanya dapat menghasilkan maksimal 4,5 ton, sementara di negara lain bisa mencapai 8-9 ton.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti banyaknya lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi perumahan, industri, dan pertambangan. Menurutnya, hal tersebut adalah kesalahan karena Indonesia saat ini membutuhkan banyak lahan untuk sawah dan ladang baru. Tak hanya itu, ujarnya, infrastruktur pendukung lahan pertanian seperti waduk dan bendungan juga harus diperbanyak.

Di bidang kelautan, Jokowi menyoroti kalah bersaingnya nelayan-nelayan lokal karena ketertinggalan dalam bidang teknogi dibanding nelayan-nelayan asing. Hal itu, menurutnya, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga ikan di pasaran.

"Kapal-kapal negara lain yang masuk ke laut kita sudah komplet. Ada kapal sepuluh, yang sembilan nangkap, yang satunya untuk pengalengan. Langsung dikalengkan. Kenapa kita tidak bisa seperti itu. Padahal sebenarnya bisa," kata Jokowi.

Ia berjanji, jika terpilih sebagai presiden akan menyediakan kapal-kapal modern untuk para nelayan, yang disertai dengan pelatihan bagi para nelayan.

"APBN kita gede banget, hampir Rp1.700 triliun. Berapa sih biaya beli kapal? Murah sekali. Dan berikan nelayan pelatihan, jangan yang gratisan karena itu tidak mendidik. Saya paling tidak setuju dengan yang gratisan," ujarnya.

Di bidang energi, Jokowi menyoroti besarnya subsidi BBM dan subsidi listrik. Menurutnya, daripada terus-terusan memberikan subsidi BBM, lebih baik memaksimalkan gas dan batubara yang jauh lebih murah.

"Contohnya untuk listrik. Subsidi listrik itu mencapai Rp 70 triliun. Tapi kenapa listrik pakai BBM, kenapa tidak pakai batubara?" kata Jokowi.

Jokowi mencurigai, selama ini ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari besarnya subsidi BBM dan listrik. Hal itu yang dinilaiya menjadi penyebab dilakukannya kebijakan yang sebenarnya lebih banyak merugikan kas APBN itu.

Di bidang infrastruktur, Jokowi menyoroti masih kurangnya pengembangan infrastruktur di laut, pengembangan bandara, maupun penambahan jalur kereta api. Untuk infrastruktur laut, ia menilai, jika dapat dimaksimalkan, maka ke depannya tidak ada lagi ketimpangan harga antara daerah yang satu dengan yang lain.

Ia mengistilahkan konsep pembagunan infrastruktur laut yang akan ia lakukan dengan istilah "tol laut". Menurutnya, tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran besar untuk pengangkutan antarpulau dalam waktu yang sesering mungkin.

"Jadi tol laut ini modalnya hanya kapal. Bukan bangun tol di atas laut. Jadi tol laut itu pengangkutan pakai kapal dari pelabuhan ke pelabuhan, tapi bolak-balik. Ini akan mempermudah manajemen distribusi logistik, sehingga harga-harganya akan lebih murah," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa tol laut adalah konsep distribusi jalur laut yang menghubungkan lima pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Belawan (Medan), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat).

Jokowi menutup pemaparan visi dan misinya dengan program pembenahan di bidang administrasi dan birokrasi. Ia berjanji, bila terpilih, akan segera menerapkan sistem elektronik dan jalur online dalam hal pengadaan barang dan jasa di seluruh institusi pemerintah, termasuk dalam hal pengawasannya. Sistem tersebut adalah sistem yang saat ini diterapkannya di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Kita harus menerapkan e-budgeting, e-purchasing, e-catalogue, e-audit, pajak online, IMB online. Kita online-kan semua. Jadi tidak ada lagi 'ketema-ketemu', supaya 'amplop-amplopan' hilang," katanya.