TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, tak merasa mengkhianati kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat walkout dari sidang paripurna Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Menurut Ruhut, aksi ini diambil lantaran paripurna tak menyetujui syarat yang diajukan Demokrat dalam pemilihan kepala daerah langsung. "Mereka bilang kami kayak dikibulin, siapa yang ngibulin?" kata Ruhut saat dihubungi, Jumat, 26 September 2014.

Ruhut mengatakan, dari awal fraksinya mendukung pemilihan kepala daerah langsung dengan 10 syarat. Salah satu syarat tersebut adalah melihat rekam jejak calon kepala daerah yang maju. "Kami sudah minta di Komisi Pemerintahan DPR, tapi mereka tak setuju," ujarnya. Dalam paripurna pun, syarat tersebut mental. Akhirnya Demokrat memilih untuk meninggalkan sidang tanpa mendukung salah satu kubu. "Kami tak mau diakal-akalin," ujarnya.

Rapat paripurna DPR tentang Rancangan Undang-Undang Pilkada menyepakati kepala daerah dipilih tak langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan rekapitulasi hasil voting, Fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, seperti PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, hanya memperoleh 135 suara. Fraksi Demokrat dengan suara anggota yang hadir 129 orang memilih untuk 'walk out' dengan alasan aspirasi mereka tenang Pilkada langsung dengan 10 syarat ditolak. Fraksi Demokrat hanya menyisakan enam suara yang menyatakan mendukung Pilkada langsung.
https://id.berita.yahoo.com/demokrat-walkout-ruu-pilkada-ruhut-siapa-yang-ngibulin-014510900.html

Ane jg heran knp ya revisi PD tdk diakomodir dlm opsi tersendiri, makin keliatan anggota dHewan busuk semua