Hari ini, serikat pekerja desain dan cetak baliho pilkada gelar istighosah. Solidaritas tukang sablon dan biduan elekton pun rapatkan barisan. Bendera setengah tiang siap dikibarkan. Ini semua reaksi dari job kampanye yang dipastikan hanya tinggal kenangan.

Lembaga survey mulai ancang² antara gulung tikar atau ganti orientasi jadi surveyor perkreditan. Pengamat politik sibuk urus berkas buat daftar CPNS demi parameter masa depan yang lebih menjanjikan di persepsi mayoritas calon mertua.
Anggota KPU dan Bawaslu juga akan lebih terasah skill domino dan caturnya akibat berkurangnya pekerjaan.

Telah berpulang ke haribaan DPR, demokrasi Indonesia dalam usia 16 tahun. Akan dikebumikan hari ini, bersama dikebumikannya harapan akan hadirnya pimpinan² daerah bermutu hasil seleksi rakyat.
Jangan lagi pernah bermimpi ada gubernur mencak² saat menemukan pungli di bea cukai, walikota histeris di taman bunga, atau walikota yang meminjamkan jabatan lewat twitter. Pemimpin² daerah unik yang hebat dan lahir dari rakyat ini akan berganti oleh tokoh² politik kaku, produk partai, hasil kongkalikong dengan mereka yang mengatasnamakan rakyat, entah rakyat dari planet mana.
Konon ini demi menyelamatkan puluhan triliun uang rakyat. Tapi sebenarnya sama saja. Karena harus dibarter dengan kehilangan "rejeki" lima tahunan dari sembako dan amplop serangan fajar. Jadi jatuhnya seperti 4x6 dan 6x4, hasilnya tetap sama, 24.
Belum lagi ibu² yang akan kehilangan kesempatan melihat wajah Ganteng-ganteng Hamdan Zoelva, mengingat perkiraan minimnya potensi gugatan pilkada.
Yang diuntungkan sementara hanya perusahaan sedot WC, cuci sofa, dan badut ultah. Space iklan di pohon² dan tiang listrik tak lagi harus berbagi dengan wajah² calon kepala daerah.

Diakui atau tidak, ini adalah catatan sejarah sekaligus prestasi terbesar yang dihasilkan satu dekade pemerintahan SBY, selain menghasilkan 5 album lagu mengalahkan Raisa dan Afgan.
Tapi disamping itu, ini juga jadi berita duka nestapa ke dua di minggu ini, selain berita Spongebob yang dieliminasi KPI.
Menyoal wewenang KPI, jika saja lebih jeli, sebenarnya tontonan rapat voting semalam lebih layak diawasi karena sarat konten berbahaya yang terstruktur, sistematis dan masif. Selain pembohongan publik lewat akting walkout, disinyalir ada indikasi penistaan agama lewat kalimat takbir yang diucapkan pada tempat yang tidak semestinya.
Sangat disayangkan jemaah haji kita sudah lebih dulu berangkat ke tanah suci. Andai belum, mungkin mereka bisa latihan manasik haji dengan melempar jumrah di gedung itu saat voting semalam.

Pada akhirnya, selamat menjadi penonton dagelan. Mari mencari hikmah saja, bahwasanya bersyukurlah kita yang jadi rakyat meskipun dengan embel² "kecil" tapi menyongsong hari tua dalam damai, daripada menjadi rakyat dengan embel² "wakil", tapi menyongsong hari tua dengan jadi sampel pesakitan majalah Hidayah.
Pilihan kita kini hanya ada dua. Menelan dengan getir, atau segera ke imigrasi, mengurus passport, ganti kewarganegaraan Zimbabwe.