KOMPAS.com Pengamat politik Universitas Diponegoro, Semarang, Teguh Yuwono, menilai postur kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla mencerminkan realitas sebenarnya dalam politik.

"Realitas politik yang tidak bisa dihindari Jokowi bahwa persoalan politik itu kan masalah 'bargaining' (tawar-menawar). Tidak ada koalisi yang tanpa syarat," kata Teguh di Semarang, Selasa (16/9/2014), seperti dikutip Antara.

Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya yang berjumlah 34 kementerian, terdiri atas 18 menteri dari profesional (non-partai politik) dan 16 orang asal parpol.

Menurut Teguh, postur kabinet Jokowi yang hampir sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang tidak bisa dihindari seiring "bargaining" politik.

"Dalam politik kan tidak ada yang gratis. Masa (parpol) memberi dukungan tanpa mengharap apa-apa. Kabinet ini merupakan kesempatan untuk membalas budi atas dukungan yang diberikan," katanya.

Kenyataannya, kata pengajar FISIP Undip itu, hampir setengah dari komposisi kabinet Jokowi diberikan kepada parpol. Hal itu membuktikan bahwa untuk menciptakan kabinet yang ramping memang tidak mudah.

Teguh menambahkan, semestinya tidak perlu ada posisi menteri koordinator (menko) kalau mau merampingkan kabinet karena kedudukannya di luar struktur, termasuk pula keberadaan wakil menteri.

"Jokowi kan masih menyisakan satu wakil menteri, yakni wamen luar negeri. Semestinya dihapus sekalian saja karena sudah ada sekretaris menteri, duta besar, dan direktur jenderal di kementerian," pungkas Teguh.


Kabinet ramping...........Janji PALSU
Non transaksional.........Janji PALSU
Kira2 apalagi ya yg nanti diingkari lagi janjinya
Makanya jgn umbar janji dulu, KONSUL dulu lah sama Megatron dan JK, ketimbang mencla2 gini kan ketahuan level petugas partainya