Jakarta - Jokowi melontarkan gagasan agar menteri yang akan menjabat di kabinetnya nanti melepas jabatan parpol. Namun ternyata ide ini tak serta merta mendapat dukungan dari internal PDIP.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut ide itu belum pernah dibahas di internal PDIP. Puan meminta ide itu dibahas lagi.

"Demokrasi lewat partai politik, akan dibicarakan. Belum dibicarakan," ujar Puan pada Jumat (15/8) lalu.

Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo juga meminta gagasan itu kembali dibahas. Menurutnya banyak yang harus dibicarakan terkait gagasan itu.

"Soal rangkap jabatan, saya kira harus berbagai yang dibicarakan," kata Tjahjo Rabu (13/8) lalu.

Selain PDIP, gagasan Jokowi agar kabinet yang lepas dari parpol juga belum disepakati oleh PKB, yang telah mengusulkan sejumlah nama untuk kabinet Jokowi. Sedangkan Hanura dan NasDem menyatakan sepakat.

Padahal, ide Jokowi ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak, utamanya dari para aktivis dan pegiat antikorupsi. Menteri yang merangkap jabatan parpol dinilai berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Syamsuddin Haris menyebut ada sejumlah bahaya yang bisa terjadi saat seorang menteri juga merangkap menjadi pimpinan partai politik.

Antara lain, seorang menteri yang juga menjadi pimpinan parpol rentan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Loyalitas mereka juga berpotensi mendua, yakni kepada pemerintahan dan partai. Kondisi ini bisa memicu terjadinya konflik kepentingan.

Bahaya lainnya adalah seorang politisi bisa menjadikan jabatan politiknya di eksekutif sebagai 'ATM' atau sumber dana haram alias tidak resmi. "Partai butuh jabatan politik, butuh ATM karena selama ini partai tidak mempunyai sumber pendanaan yang mencukupi," papar Syamsuddin saat berbincang dengan detikcom pekan lalu.

Tokoh senior Golkar yang Pro Jokowi, Ginandjar Kartasasmita, mendukung gagasan Jokowi. Dia mendukung agar kabinet pemerintahan selanjutnya diisi oleh para profesional.

"Kabinet harus terdiri dari ahli, kalau ada tokoh politik suruh 'lepas baju'. Saya pikir permasalahannya bukan sekedar itu saja, tapi ada permasalahan lain," tutur Ginandjar dalam diskusi bersama Populi Center di Rarampa Resto, Jl Mahakam, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8/2014).

http://news.detik.com/pemilu2014/rea...?991104topnews

partai nya sendiri menolak