BUPATI DAN SELURUH PNS DI KABUPATEN NDUGA TIDAK IKUT PEMILU

Keneyam, 13/4 (Jubi)-Sebagian besar bahkan diduga semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nduga tidak ikut mencoblos pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu. Mereka tidak bisa memberikan hak pilihnya karena tidak tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Mereka tidak dimasukkan dalam DPT dengan dalih pemerataan jumlah DPT di semua distrik di Kabupaten Nduga.

Seorang PNS yang enggan menyebutkan namanya mengaku, sebagai warga negara yang baik dia sudah mendatangi TPS untuk mencoblos. Namun, ketika sampai di TPS tidak bisa mencoblos karena keterbatasan surat suara.

“Padahal pada pemilihan Bupati Nduga saya bisa mencoblos,” kata dia.

Ketua KPU Nduga, Yemi Karter Deda, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa surat suara untuk Pemilu Legislatif di Nduga memang terbatas. Menurut Yemi hal itu akibat adanya miskomunikasi sehingga tidak ada penambahan surat suara di Kabupaten Nduga.

“Jumlah DPT yang ada di 32 distrik di Nduga rata-rata 4.587 DPT. Dibuat rata-rata sebanyak itu karena kami diminta oleh DPRD dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya konflik horizontal,” kata Yemi, Minggu (13/4).

Di tempat terpisah, Bupati Kabupaten Nduga Yairus Gwijangge, mengakui hal itu. Bahkan, kata Yairus, dirinya pun juga tidak memberikan hak pilihnya.

“Hal itu karena keterbatasan suara yang didstribusihkan ke setiap TPS,” kata dia.

Bupati Yairus Gwijangge mengatakan, awalnya Pemda telah mengatur jumlah pemilih dalam DPT melalui Dinas Kependudukan dengan jumlah penduduk sebanyak 12 ribu lebih untuk Distrik Keneyam (Distrik Ibukota Kabuaten Nduga).

“Namun pihak DPR memintah pembagian DPT secara merata, dengan alasan untuk menghindari konflik. Akhirnya, disepakati untuk pemerataan DPT yaitu sebanyak 4.587 DPT pada semua distrik. Jumlah tersebut tidak termasuk PNS, sehingga PNS di Kabupaten Nduga tidak memberikan hak suaranya pada Pemilu 9 April 2014 lalu,” kata Bupati.

Bupati Nduga mengatakan, banyak pihak menilai pembagian jumlah pemilih tersebut dari sisi Negatifnya saja sehingga dilakukan pemerataan, padahal sesungguhnya jumlah penduduk itu tidak hanya berlaku pada Pemilu, tetapi juga untuk kebutuhan pendataan lainnya. (JUBI/ronny hisage)
sumber

KPU PAPUA BELUM DAPAT LAPORAN BUPATI DAN PNS NDUGA TAK MASUK DPT

Jayapura, 14/4 (Jubi) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyatakan belum mendapat laporan perihal tak tercatatnya Bupati Nduga, Yairus Gwijangge serta sebagian besar pegawai negeri sipil (PNS) setempat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menyebabkan mereka tak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif (Pileg), 9 April lalu.

“Saya baru dengar ini. Kami belum dapat laporan dari KPU Nduga. Kalau di sana ada masalah, pasti kami dapat laporan. Informasi yang kami dapat, proses pemungutan suara di sana semua aman-aman saja,” kata Ketua KPU Papua, Adam Arisoi, Senin (14/4).

Pihaknya juga belum mendapat laporan tentang adanya dugaan kecurangan di Kabupaten Keerom, Papua, di mana ada 300 lebih surat suara di TPS II, Kampung Kesnar, Distrik Senggi yang dicoblos Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) bersama anggota serta lima saksi dari partai tertentu.

“Kami juga belum tahu masalah ini. Kami tinggal menerima hasil rekomendasi Bawaslu. Kalau Bawaslu bilang tidak ada masalah ya kita jalan terus. Kalau dikatakan diulang, ya diulang,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sebagian besar bahkan diduga semua PNS di Kabupaten Nduga tak ikut mencoblos pada Pileg, 9 April 2014 lalu. Mereka tak bisa memberikan hak pilihnya karena tak tercatat di DPT. Mereka tak dimasukkan dalam DPT dengan dalih pemerataan jumlah DPT di semua distrik di Kabupaten Nduga.

Ketua KPU Nduga, Yemi Karter Deda, membenarkan surat suara untuk Pileg di Nduga memang terbatas. Menurut Yemi, hal itu akibat adanya miskomunikasi, sehingga tak ada penambahan surat suara di wilayah itu.

“Jumlah DPT yang ada di 32 distrik di Nduga rata-rata 4.587 . Dibuat rata-rata sebanyak itu karena kami diminta DPRD dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya konflik horizontal,” kata Yemi, Minggu (13/4).

Bupati Kabupaten Nduga Yairus Gwijangge juga mengakui hal itu. Bahkan, kata Yairus, dirinya pun juga tidak memberikan hak pilihnya. “Hal itu karena keterbatasan suara yang didstribusikan ke setiap TPS,” kata dia.

Kata dia, awalnya pemda telah mengatur jumlah pemilih dalam DPT melalui Dinas Kependudukan dengan jumlah penduduk sebanyak 12 ribu lebih untuk Distrik Kenyam, ibukota Kabuaten Nduga.

“Namun pihak DPR meminta pembagian DPT secara merata, dengan alasan untuk menghindari konflik. Akhirnya, disepakati untuk pemerataan DPT yaitu sebanyak 4.587 DPT pada semua distrik. Jumlah itu tak termasuk PNS, sehingga PNS di Kabupaten Nduga tak memberikan hak suaranya pada Pileg, 9 April 2014 lalu,” ungkapnya.(Jubi/Arjuna)
sumber