TRIBUNJATIM.COM,MADIUN - Pemkab Madiun merasa prihatin dan kecolongan atas upaya mobilisasi Kepala Desa (Kades) dan perangkat di salah satu rumah Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Minggu (6/7/2014).

Selain dihadiri seribuan Kades dan perangkat desa juga berakhir dengan kericuhan dan menyebabkan anggota Panwaslu dan Ketua Panwascam Jiwan menjadi korban penganiayaan saat berusaha membubarkan acara Sosialisasi UU Desa berbau kampanye itu.

"Kami (Pemkab Madiun) merasa kecolongan atas peristiwa itu. Kami tak ada yang disana. Tetapi itu sudah kami laporkan ke Bupati Madiun karena kejadian itu sudah melukai warga Kabupaten Madiun," terang Kepala Bakesbangpol Dagri Pemkab Madiun, Kurnia Amrullah saat menemui para perwakilan Rakyat Peduli Demokrasi di kantornya, Senin (7/7/2014).

Selain itu, mantan Camat Sawahan ini menguraikan jika saat menyampaikan laporan kejadian itu, Bupati Madiun merasakan prihatin atas kejadian tersebut.

Oleh karenanya, Bupati Madiun langsung memerintahkan Asisten Pemerintahan dan Kepala Bappemas dan Pemdes untuk menindaklanjuti acara itu. Termasuk menginventarisir Kades dan perangkat yang hadir dalam acara itu.

"Mungkin sanksinya bagi Kades dan perangkat akan diberikan paska proses hukum Panwaslu atas pelanggaran itu selesai termasuk proses hukumnya di polisi yang mulai ditangani sekarang. Kami semua tak berharap itu, bupati dan sekda pun sudah mewarning para Kades dan perangkat sebelumnya. Kejadian kemarin melukai pemerintah daerah," jelasnya.

Itu bukan ada unsur kesengajaan, semua diluar kendali Pemkab Madiun.

"Kami akan tindaklanjuti masalah itu," imbuhnya.

Sementara salah seorang aktivis Rakyat Peduli Demokrasi, Sarono meminta sanksi diberikan kepada Kades yang menyediakan rumahnya dijadikan ajang sosialisasi berbau kampanye.

Selain itu, Pilpres aman dan damai tanggung jawab Pemkab Madiun beserta Forpimda.

Oleh karenanya, jangan sampai para Kades dan perangkatnya mendukung dan menjadi alat pemenangan salah satu pasangan Capres dan Cawapres.

"Ini kan sudah masa tenang. Seharusnya aparat desa termasuk Kades tak membuat kacau. Mereka memberikan dukungan bisa mengarakan rakyatanya yang blum tahu politik, buta hukum dan buta politik. Makanya sanksi semua Kades dan Perangkat Desa yang hadir dan bertanggung jawab dalam acara itu agar ada efek jeranya," pungkasnya.

http://www.tribunnews.com/regional/2014/07/07/pemkab-madiun-kecolongan-acara-mobilisasi-kades-dan-perangkat

[MADIUN] Dua petugas Panwaslu Kabupaten Madiun, Jawa Timur, diduga menjadi korban penganiayaan saat kegiatan kampanye terselebung yang dilakukan oleh relawan salah satu pasangan capres dan cawapres.

Kedua korban tersebut adalah anggota Panwaslu Kabupaten Madiun, Katimun, dan Ketua Panwascam Jiwan, Tri Lestari. Mereka mendapat perlakuan kasar dalam acara "berbau" kampanye berupa sosialisasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang dilaksanakan Parade Nusantara di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Minggu.

Acara yang dimulai pada pukul 16.00 WIB tersebut dihadiri oleh ribuan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Madiun. Acara tersebut juga dihadiri narasumber Anggota DPR RI Priyo Budi Santosodan Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso.

"Kami mendapat perlakukan kasar, yakni diusir dan dicaci maki. Tidak hanya itu, kami juga didorong-dorong oleh sejumlah orang di tempat itu, hingga terjatuh dan mengalami luka memar," ujar Ketua Panwascam Jiwan, Tri Lestari.

Ia menjelaskan, peristiwa tersebut berawal saat dirinya bertugas memantau kegiatan sosialisasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang dilaksanakan Parade Nusantara di wilayahnya.

Awalnya, kegiatan berlangsung baik. Namun, acara mulai memanas setelah sejumlah narasumber yang hadir sering kali menyebut nama calon presiden bernomor urut 1. Narasumber itu menyebutkan bahwa capres tersebut siap membantu masyarakat desa jika menang dalam pemilu.

Melihat adanya arahan atau ajakan memilih ke salah satu pasangan capres-cawapres, pihak Panwascam bermaksud mengingatkan panitia pelaksana. Sebab, kegiatan tersebut terindikasi mengarah kampanye. Padahal, saat ini sudah memasuki masa tenang.

"Saya mencoba mengingatkan panitia penyelenggara untuk segera menghentikan acara tersebut. Namun, tidak dihiraukan. Bahkan saya dan Pak Katimun malah mendapat perlakukan kasar," tuturnya.

Atas kejadian itu, Panwaslu Kabupaten Madiun akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Pihaknya akan melaporkan ke polisi dan Bawaslu Jatim.

"Kami akan membawa kasus ini ke polisi dan melakukan visum. Kami juga akan melapor ke Bawaslu Jatim," kata anggota Panwaslu Kabupaten Madiun Katimun.

Menurut dia, upaya itu dilakukan murni karena menjalankan tugas dan wewenang sebagai Panwaslu Kabupaten Madiun. Bukan karena tendensi apapun. Sementara, pihak panitia penyelenggara hingga saat ini masih enggan memberikan keterangan. [Ant/N-6]

http://www.suarapembaruan.com/nasional/cegah-kampanye-terselubung-nomor-1-dua-petugas-panwaslu-madiun-dianiaya/59066

Si PBS lagi usaha keras demi Wowo supaya gak kejerat KPK karena korupsi pengadaan Al Quran.