WAWANCARA KHAS / PANJI NO. 28 TH III. 27 OKTOBER 1999
Prabowo Subianto

Saya Dikhianati Habibie

Wawancara dari Bangkok, Thailand, Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto
bicara soal penculikan aktivis, dugaan keterlibatannya dalam kerusuhan
13-14 Mei 1998, serta hubungannya dengan Soeharto, Habibie, dan
Wiranto.


Dari siaran berita di radio, Letjen TNI (Purn.) Prabowo Subianto
mendengar berita rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bentukan
Mabes ABRI. Ia diberhentikan dari karier militernya. Hari itu,
Selasa, 25 Agustus 1998. "Saya tidak kaget," kata Prabowo. Sebelum DKP
mulai bekerja, mantan pangkostrad ini sudah tahu hasilnya. Ia harus
menepi. Adalah mertuanya sendiri, mantan presiden Soeharto, yang
mengisyaratkan agar ia keluar saja dari militer. "Itu lebih baik bagi
ABRI," kata Pak Harto, sekitar dua bulan sebelum keputusan itu. Sejak
lengser dari posisi presiden, 21 Mei 1998, hubungan antara Prabowo dan
mertuanya merenggang. Dia dianggap berkoalisi dengan Habibie untuk
menekan Soeharto agar lengser, menilik situasi yang makin panas di
masyarakat.

Keyakinan Prabowo makin kuat saat bertemu dengan mantan pangab
Jenderal TNI (Purn.) L.B. Moerdani, pada satu acara, tak lama sebelum
DKP mengakhiri pemeriksaannya. Di situ, Benny memberi sinyal yang
sama. Karier Prabowo di militer sudah tamat. "Jadi, keputusan untuk
menyingkirkan saya sudah jatuh sebelum DKP dibentuk," tutur mantan
danjen Kopassus ini. DKP dibentuk untuk mengusut dugaan keterlibatan
sejumlah perwira tinggi ABRI dalam kasus penculikan sembilan aktivis.
Sanksi diberhentikan dari karier militer, bahasa halus untuk dipecat,
cuma milik Prabowo. Mantan danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi P.R.,
penerus posisi Prabowo yang diangkat jadi pangkostrad, pada 20 Maret
1998, cuma dicopot dari jabatannya. Status militer tetap. Begitu juga
Kolonel Chairawan, mantan komandan grup IV Kopassus.

Prabowo pasrah. "Ini risiko jabatan sebagai komandan," katanya.
Penangkapan aktivis terjadi kala ia masih menjabat danjen Kopassus.
Dalam pemeriksaan terbukti, Tim Mawar yang beranggotakan 11 prajurit
Kopassus pimpinan Sersan Mayor Bambang Kristiono mengaku "mengamankan"
sembilan aktivis itu, untuk melempangkan jalan bagi SU MPR 1998. Yang
dia sesalkan, keputusan DKP justru tak pernah diterimanya langsung.
Keesokan harinya, Prabowo menghadap ke Mabes ABRI, menanyakan ihwal
keputusan itu. Dia bertemu Kasum ABRI Letjen TNI Fahroel Rozi, salah
seorang anggota DKP, yang lantas menganjurkan Prabowo bertemu Panglima
ABRI Jenderal TNI Wiranto.

Kesempatan diberikan keesokan hari, Kamis, 27 Agustus 1998. Pertemuan
itu cuma berlangsung 10 menit. Mengenang pertemuan tersebut, Prabowo
mencatat reaksi Wiranto membingungkan. Panglima ABRI ini bersikap
seolah-olah tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Prabowo. "Kamu
kan tahu kondisinya," begitu ucapan Wiranto kepada Prabowo. Prabowo
pun tak mau berbasa-basi. "I don't like it," katanya. Seraya menatap
mata Wiranto, Prabowo minta maaf atas kesalahan yang dibuatnya selaku
prajurit ABRI. Prabowo juga pamit untuk ke luar negeri, melaksanakan
umrah dan berobat. "Saya sering mengalami kecelakaan dalam bertugas.
Karena itu, saya akan menggunakan kesempatan ke luar negeri untuk
berobat di Jerman," kata Bowo, panggilan akrabnya. Dia juga minta
tolong agar surat pensiunnya dari ABRI segera dikeluarkan agar dirinya
bisa membantu adiknya, Hashim Djojohadikusumo berbisnis di Timur
Tengah. "Saya kan perlu mencari nafkah," ujar Bowo. Surat pensiun itu
akhirnya diteken pada 20 November 1998, sementara TGPF menyampaikan
laporannya pada 3 November 1998 Itulah pertemuan terakhir dengan
Wiranto. Setelah itu, sambil mengantar anak dan istrinya, yang hendak
ke AS, Prabowo berpamitan ke Pak Harto di Cendana.

Kini, setahun lebih berlalu. Langkah Prabowo jadi pebisnis makin
mantap. Penampilannya tampak lebih santai dan terbuka. Prabowo yang
kini memakai kacamata baca itu kelihatan lebih gemuk. "Pakai kacamata
biar tampak lebih intelek," kata Bowo sambil terbahak. Perjalanan
bisnisnya membuat ia sering mampir ke negara tetangga, bertemu relasi
setempat, pun kawan-kawan dari Indonesia.

Kamis (14 Oktober) lalu, ia mampir sehari ke Bangkok dalam
perjalanannya ke Boston, AS, untuk acara keluarga. Di Bangkok, Prabowo
sempat berbincang-bincang dengan empat wartawan dari Indonesia,
termasuk dari Panji. Penulis berkesempatan ngobrol blak-blakan dengan
Prabowo Rabu malam, dilanjutkan Kamis pagi hingga malam harinya. Ia
didampingi Fadli Zon. Sejumlah pertanyaan Panji dijawabnya dengan
terbuka meski pada beberapa poin ia minta nirwarta (off the record).
"Saya tak ingin menimbulkan perpecahan dan perasaan tidak enak pada
siapa pun," kata Bowo.


Soal surat Muladi kepada Komnas HAM. Anda sebenarnya diberhentikan
karena kasus penculikan atau kerusuhan 13-14 Mei 1998?

Itulah yang saya bingung. Saya diperiksa oleh DKP beberapa kali.
Mungkin tiga atau empat kali. Dan semua pertanyaan saya jawab. DKP itu
kan khusus menyelidiki soal penculikan sembilan aktivis. Saya pribadi
tidak suka menggunakan istilah penculikan karena itu kan kesalahan
teknis di lapangan. Niat sebenarnya adalah mengamankan aktivis
radikal agar tidak mengganggu rencana pelaksanaan SU MPR 1998. Bahwa
kemudian anak buah saya menyekap lebih lama sehingga dikatakan
menculik, itu saya anggap kesalahan teknis. Tanggung jawabnya saya
ambil alih.

Di DKP apakah ditanyai soal pemberi perintah penculikan?

Tentu. Tapi perintah menculik tidak ada. Yang ada operasi intelijen
untuk mengamankan aktivis radikal itu. Sebab saat itu kan sudah
terjadi ancaman peledakan bom di mana-mana. Dalam DKP saya kemukakan
bahwa perintah pengamanan itu tidak rahasia. Mereka, para jenderal
yang memeriksa saya pun tahu. Itu dari atasan dan sejumlah instansi,
termasuk Kodam dilibatkan.

Benarkah Anda mendapat daftar 28 orang yang harus `diamankan' dalam
konteks SU MPR?

Wah, dari mana Anda tahu? Tapi saya memang terima satu daftar untuk
diselidiki. Jadi, untuk diselidiki. Bukan untuk diculik.

Dari siapa Anda terima daftar itu?

Saya tidak bisa katakan. Semua sudah saya katakan di DKP. Kita ini
kan harus menjaga kehormatan institusi ABRI. Keterangan saya di DKP
ada rekamannya.

Benarkah daftar itu Anda terima langsung dari RI 1, yakni presiden
saat itu, Soeharto?

Saya sulit menjawab. Kepada Pak Harto saya sangat hormat. Beliau
panglima saya. Kepala negara saya. Bahkan, lebih jauh lagi, beliau
mertua saya, kakek dari anak saya. Bayangkan sulitnya posisi saya.
Tapi semua itu sudah saya sampaikan ke DKP.

Anda tidak tanya pada Pak Harto daftar itu didapat dari mana?

Tentu saya tanya.

Pak Harto ngomong apa pada Anda waktu memberikan daftar itu?

Ha...ha...ha.... Pertanyaan bagus, tetapi sulit dijawab.

Kapan Anda terima daftar itu dari Pak Harto?

Beberapa hari setelah ledakan bom di rumah susun Tanah Tinggi.

Apakah nama 14 aktivis yang sampai kini belum ketahuan rimbanya ada di
situ?

Saya lupa. Mungkin tidak. Itu daftar kan kalau saya tidak salah
didapat dari rumah susun Tanah Tinggi. Jadi macam-macam nama orang
ada di situ. Akan halnya enam aktivis, Andi Arief dkk., itu ada dalam
daftar pencarian orang (DPO), yang diberikan polisi. Yang tiga, Pius
Lustrilanang, Desmond J. Mahesa, dan Haryanto Taslam, itu kecelakaan.
Saya tak pernah perintahkan untuk menangkap mereka. Semua mencari
mereka yang ada dalam DPO itu. Kita dapat brifing terus dari Mabes
ABRI. Kita selalu ditanyai. Sudah dapat belum Andi Arief. Tiap hari
ditanya. Sudah dapat belum si ini... begitu. Kejar-kejaran semua.
Itu pun, maaf ya, meski saya tanggung jawab, saya tanya anak-anak. Eh,
kalian saya perintahkan nggak? BKO sampai nyebrang ke Lampung segala.
Mereka ini namanya mau mencari prestasi. Tapi saya puji waktu mereka
dapat. Mereka kan membantu polisi yang terus mencari-cari anak-anak
itu. Soalnya Andi Arief kan dikejar-kejar.

Selain Anda, siapa lagi yang menerima daftar itu dari Pak Harto?
Apakah betul Kasad Jenderal Wiranto dan pangab saat itu, Jenderal
Feisal Tanjung menerima daftar serupa?

Yang bisa saya pastikan, saya bukan satu-satunya panglima yang
menerima daftar itu. Pimpinan ABRI lainnya juga menerima. Dan daftar
itu memang sifatnya untuk diselidiki. Perintahnya begitu. Seingat
saya, Pak Harto sendiri sudah mengakui kepada sejumlah menteri bahwa
itu adalah operasi intelijen. Di kalangan ABRI, sudah jadi
pengetahuan umum. Tapi, sudahlah, kalau bicara Pak Harto saya sulit.
Apalagi saya tak mau memecah-belah lembaga yang saya cintai, yakni
ABRI, khususnya TNI.

Bukankah hubungan Anda dan Pak Harto belakangan retak?

Itu benar dan sangat saya sesalkan. Mungkin ada yang memberikan
masukan kepada Pak Harto, seolah-olah saya sudah tidak loyal kepada
beliau. Saya dikatakan sudah main mata dengan Pak Habibie dan karena
itu menyarakan agar Pak Harto lengser pada pertengahan Mei. Mungkin
itu yang membuat Pak Harto marah kepada saya. Ironis, bukan? Oleh
masyarakat saya dianggap sebagai status quo karena menjadi bagian dari
Pak Harto. Saya tidak menyesal. Memang saya menikah dengan putrinya.
Tapi Pak Harto sendiri, dan keluarganya, justru marah kepada saya.

Benarkah Anda mengusulkan agar Pak Harto lengser?

Ya. Malah sebelum Pak Harto mundur, setelah terjadi peristiwa
Trisakti, saya pernah mengatakan kepada seorang diplomat asing.
Tampaknya Pak Harto akan mundur. Eskalasi situasi dan peta geopolitik
saat itu menghendaki demikian. Saya juga kemukakan ini sehari setelah
Pak Harto kembali dari Kairo (15 Mei 1998, Red.). Aaplagi Pak Harto di
Kairo memang mengisyaratkan kesediaan untuk lengser. Mungkin ada yang
tidak suka saya bicara terbuka. Tapi saya biasa bicara apa adanya dan
terus terang. Saya tidak suka basa-basi. Mungkin di situ
masalahnya.

Kenapa akhirnya Anda mengambil tanggung jawab penculikan sembilan
aktivis?

Di situ saya merasa agak dicurangi dan diperlakukan tidak adil.
Mengamankan enam orang ini kan suatu keberhasilan. Wong orang mau
melakukan aksi pengeboman, kita mencegahnya. Mereka merakit 40 bom.
Kita mendapatkan 18, ada 22 bom yang masih beredar di masyarakat.
Katanya yang 22 itu sudah dibawa ke Banyuwangi. Bom yang meledak di
rusun Tanah Tinggi dan di Demak, Jawa Tengah itu kan karena anak-anak
itu, para aktivis, nggak begitu ahli merakit bom. Jadi, kurang
hati-hati, salah sentuh, meledak. Di Kopassus pun tidak sembarang
orang bisa merakit bom. Tidak semua orang bisa. Ini ada
spesialisasinya. Saya tidak bisa bikin bom. Jadi kita ini mencegah
peledakan bom di tempat-tempat strategis dan pembakaran terminal. Kita
harusnya dapat ucapan terima kasih karena melindungi hak asasi
masyarakat yang terancam peledakan itu. Soal tiga orang, memang
kesalahan. Saya minta maaf pada Haryanto Taslam dan yang lain. Tapi
dia juga akhirnya terima kasih. Untung yang menangkap saya. Kan hidup
semua. Saya mau bertemu mereka.

Anda pernah berpikir tidak bahwa dokumen atau daftar yang berasal dari
rusun Tanah Tinggi itu buatan pihak yang berniat jahat?

Belakangan saya berpikir juga. Jangan-jangan dokumen itu bikinan.
Dalam dokumen itu, seolah-olah ada rapat di rumah Megawati. Saya
nggak bisa dan tidak mau menyalahkan anak buah. Saya katakan kepada
mereka, you di pengadilan mau ngomong apa aja deh, saya akan ikuti.
Saya diadili juga siap. Saya bilang, Haryanto Taslam saya perintahkan
nggak untuk ditangkap? Tidak ada. Tapi saya ambil alih tanggung
jawab. Di DKP pun saya katakan bahwa anak-anak itu tidak bersalah.
Mereka adalah perwira-perwira yang terbaik. Saya tahu persis karena
saya komandan mereka. Cek saja rekamannya di DKP. Tapi bahwa mungkin
mereka salah menafsirkan, terlalu antusias, sehingga menjabarkan
perintah saya begitu, ya bisa saja. Atau ada titipan perintah dari
yang lain, saya tidak tahu. Intinya, saya mengaku bertanggung jawab.

Apa memang ada pihak yang ikut nimbrung saat itu memberikan perintah?

Bisa saja. Saya tidak tahu. Tapi tetap apa yang sudah terjadi adalah
tanggung jawab saya. Tetap itu anak buah saya. Saya kan mesti
percaya sama anak buah. Makanya saya nggak apa-apa diberhentikan.
Saya nggak heran. Ini risiko saya. Iya kan?

Tapi kalau kemudian saya sudah berhenti, masih diisukan ini, itu,
dibuat begini, begitu. Ah..., saya merasa dikecewakan oleh Pak
Wiranto. Saya merasa harusnya dia tahu situasinya saat itu
bagaimana. Dia tahu kok ada perintah penyelidikan itu. Begitu dia
jadi pangab, saya juga laporkan, sedang ada operasi intelijen, sandi
yudha, begini, begitu. Kepada beberapa menteri Pak Harto ngomong bahwa
itu operasi intelijen. Tapi begitu Pak Harto tidak berkuasa,
situasinya dimanfaatkan oleh perwira yang ingin menyingkirkan saya.

Apa betul AS berkepentingan agar Anda dipecat?

Tidak tahu. Tapi Cohen (Menhan AS William Cohen, Red.) kan ketemu
saya juga.

Perintahnya menyelidiki kok bisa kepeleset menculik. Bagaimana itu?

Ya. Tapi dalam operasi intelijen itu kan biasanya kita ambil,
ditanyai, dan kalau bisa terus dia berkerja untuk kita. Kan begitu
prosedurnya. Sudahlah, itu kesalahan teknis, yang kemudian
dipolitisasi. Dan memang waktu itu saya harus dihabisi. Dulu Jenderal
Soemitro dituduh terlibat Malari, mau menyaingi Pak Harto. Pak H.R.
Dharsono dituduh terlibat kasus Tanjung Priok. Itu politik. Yang
kemudian naik orang yang nggak bisa apa-apa, nggak pernah bikin
inisiatif dan karenanya tidak pernah bikin salah. Lihat Prancis, itu
kan negara yang menjunjung tinggi hak sasai manusia. Tapi, dia
ledakkan kapal Greenpeace yang mau masuk ke perairan nasionalnya.
Kalau sudah kepentingan nasional dia ledakkan itu.

Anda kan lama di luar negeri, besar di negara yang liberal, dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kok Anda tetap mentolerir gaya
penangkapan atau penculikan itu? Bukankah itu menjadi sorotan dunia
internasional terhadap penegakan HAM di Indonesia?

Benar. Begini, secara moral, saya tidak salah karena orang-orang itu
berniat berbuat kejahatan yang bertentangan dengan hak-hak asasi
manusia. Menurut saya membuat aksi pengeboman, membakar terminal,
untuk mengorbankan orang-orang tidak berdosa. Mereka justru
membahayakan hak asasi manusia orang lain. Tidak bisa dong. Kalau
you berbeda dalam politik, you bertempur lewat partai politik. Jangan
bikin aksi teror.