REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sepertinya belum puas mengorek kekurangan Jokowi. Fadli seolah ingin menunjukkan bahwa Jokowi yang dicitrakan sempurna di mata pendukungnya, ternyata memiliki kinerja buruk selama menjadi kepala daerah.

Fadli membuat puluhan twit yang mengulas ketidakberesan kinerja Jokowi selama menjabat wali kota Solo. Dia menyoroti laporan keuangan 2005 yang berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan ada ketidakberesan.

"1. Sambil menikmati malam, saya urai sedikit ttg temuan BPK thdp LKPD Surakarta thn 2005 mengenai pendapatan reklame Rp 576 juta tdk disetor," kata Fadli lewat akun Twitter, @fadlizon.

Sekjen DPN HKTI itu memiliki data bahwa Jokowi pernah memasukkan pembayaran pajak reklame ke rekening pribadi. "2. Pengelolaan uang jaminan pembongkaran (UJB) terkait dgn pemasangan reklame & pengenaan pajak reklame di Kota Surakarta.....3. ....ternyata tdk disetor ke kas daerah. Tp dikelola di luar kas daerah & mekanisme APBD, yaitu di rekening terpisah, tunai, & rek pribadi.

"4. UJB adlh uang titipan dr wajib pajak reklame yg dpt diminta kembali," katanya. "5. Namun, yg dpt diminta hanya 90% dr UJB yg sdh disetorkan, dan dgn syarat: 5a. Reklame yg dipasang tlh habis masa izin berlakunya & tdk ada perpanjangan; 5b. dan wajib pajak membongkar sendiri reklamenya sebelum 15 hari setelah izin habis.....5c. ..... Jika setelah 15 hari belum dibongkar, maka UJB dinyatakan hangus dan wajib pajak tidak dapat memintanya."

Ulasan Fadli yang sangat detail mampu menembus hingga 33 kicauan. Dia menyebut, Jokowi semasa menjadi wali kota Solo telah mendorong terjadinya praktik pemerintahan yang buruk dan tidak sehat. Hal itu berdampak membuka peluang besar terjadinya korupsi karena membiarkan Dinas Pendapatan Daerah, tanpa koordinasi dengan kantor Keuangan Daerah tidak menyetorkan UJB ke kas daerah dan mengelola belanjanya sendiri secara terpisah terkait dana UJB yang disimpan di rekening pribadi.

http://www.republika.co.id/berita/pe...lemahan-jokowi

Zonk Lagi

Kalau Data Yang Disampaikannya Gak Valid Bisa Dicap Fitnah Tuh