5. New Zealand atau Selandia Baru



New Zealand adlh negara pertama di dunia yg memberikan hak pilih kepada kaum perempuan - pd thn 1893. Ini berarti bahwa secara teoritis, New Zealand memiliki hak pilih universal yg berarti semua orang dewasa berusia minimal 21 thn diizinkan untuk memilih. Sejumlah kursi di parlemen New Zealand disediakan secara khusus utk suku Maori - suku asli di New Zealand. Pada tahun 2010 tahanan yg dijatuhi hukuman tiga tahun/lebih tdk diizinkan utk memilih.

4. Denmark



Ada 3 jenis pemilu di Denmark: pemilihan parlemen nasional, pemilihan kepala daerah dan pemilihan utk Parlemen Eropa. Referendum juga dpt dilakukan utk berkonsultasi dgn warga Denmark langsung pada isu - isu yg memprihatinkan secara nasional. Kerajaan Denmark (termasuk Kepulauan Faroe dan Greenland) memilih parlemen unikameral pd tingkat nasional. Dari 179 anggota parlemen, Kepulauan Faroe dan Greenland memilih masing - masing 2 anggota, 135 dipilih dari sepuluh konstituen multi-anggota pada sistem PR daftar partai dgn menggunakan metode d'Hondt dan 40 kursi yg tersisa dialokasikan utk menjamin proporsionalitas pd tingkat nasional. Utk mendptkan bagian kursi tambahan setiap pihak perlu mendapatkan minimal 2% dari jumlah suara.
Konstitusi Denmark membutuhkan referendum yg akan diselenggarakan jika terdpt 3 kasus berikut:
1. jika sepertiga dari anggota DPR menuntut referendum pada hukum yg telah disahkan dalam 30 hari sebelumnya,
2. hukum yg mentransfer kedaulatan kpd organisasi internasional blm menerima mayoritas 5 hingga 6 anggota parlemen,
3. Dlm hal mengubah usia pemilu.

3. Iceland atau Islandia



Islandia atau Iceland melakukan pemilihan pd tingkat nasional kepala seremonial negara, presiden - dan legislatif. Presiden dipilih utk masa jabatan 4 thn oleh rakyat. Parlemen (Alþingi) memiliki 63 anggota, yg dipilih utk masa jabatan 4 tahun oleh perwakilan proporsional, dgn menggunakan metode D'Hondt dgn daftar terbuka. Islandia memiliki sistem multi-partai, dgn berbagai pihak di mana tdk ada satu pihak yg bisa memiliki kesempatan utk mendapatkan kekuasaan lebih dari satu periode, sehingga setiap pihak harus bekerja dengan satu sama lain utk membentuk pemerintahan koalisi.

2. Sweden atau Swedia



Pemilihan utk menentukan susunan dari badan legislatif pada tiga tingkat pembagian administratif di Kerajaan Swedia diadakan setiap 4 thn sekali. Pd tingkat tertinggi, pemilu ini menentukan alokasi kursi di Riksdag, badan legislatif nasional Swedia. Pemilihan utk dewan daerah 20 (LANDSTING) dan 290 majelis kota (kommunfullmäktige) - semua menggunakan sistem pemilihan yang sama - diselenggarakan bersamaan dgn pemilu legislatif pd hari Minggu kedua bln September.

1. Norway atau Norwegia



Norwegia memilih legislatif pd tingkat nasional. Parlemen, Storting (atau Stortinget oleh tata bahasa Norwegia), memiliki 169 anggota yg dipilih utk masa jabatan 4 tahun (yg mungkin tdk dpt dibubarkan) oleh perwakilan proporsional di daerah pemilihan multi-kursi. Norwegia menggunakan sistem yg sama di kedua pemilihan lokal dan nasional. Metode ini adalah metode Sainte-Lague yg dimodifikasi dan prinsip yg mendasari adlh bahwa jumlah kursi partai di Storting harus sedekat mungkin dgn jumlah relatif suara partai yg masuk pemilu (prinsip keadilan matematika).

sumber : India Times, Wikipedia