Majalah Ekonomist edisi 20-26 Juli 2013 menurunkan laporan tentang gaji anggota legislatif di sejumlah negara di dunia. Majalah tersebut mengutip rilis dari Data Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dan Dana Moneter Internasional (IMF).



Dalam laporan tersebut anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI menempati urutan keempat untuk kategori gaji terbesar sejagat. IPSA dan IMF menyebut pendapatan seorang anggota DPR RI dalam satu tahun mencapai US $ 65 ribu, atau sekitar Rp 780 juta. Jumlah ini belum termasuk gaji ke-13, dana reses atau aspirasi daerah pemilihan.



Anggota DPR juga mendapat sejumlah dan insentif yang didapat setiap kali ikut membahas rancangan undang-undang. Sehingga dalam satu tahun pendapatan seorang legislator bisa lebih dari Rp 1 miliar. Lalu, apakah besarnya gaji itu sudah sesuai dengan prestasi?.





Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudohusodo menunjukkan fakta yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Bahkan politisi Partai Golongan Karya itu memprediksi prestasi DPR akan makin merosot dari segi produktifitas.

Semakin mendekati tanggal pemilihan pada 9 April nanti, para wakil rakyat akan kian sibuk berkonsentrasi ke dapil. Mereka sibuk kampanye dan meninggalkan sidang –sidang di DPR yang menjadi tanggungjawab mereka.



“Jadi memang sampai Oktober nanti, sulit membayangkan DPR ini akan produktif,” kata Siswono kepada detikcom, Ahad.

Siswono mencontohkan, terkait program legislasi pada tahun 2013 lalu DPR hanya bisa menyelesaikan 20 dari 70 undang-undang. “Sangat kecil sekali. Tahun 2014 ini sasarannya 66 tapi sampai Februari ini yang selesai baru satu (undang-undang),” kata Siswono kepada detikcom, Ahad (23/2) kemarin.



Menurut Siswono saat ini konsentrasi sebagian anggota DPR sedang tercurahkan ke daerah pemilihannya masing-masing. Apalagi dalam catatan BK, dari 560 anggota, 520 di antaranya mencalonkan kembali.

“Dengan ketentuan suara terbanyak ini, mereka lebih konsentrasi ke dapilnya untuk memenangkan kembali dirinya,” lanjut Siswono.

Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, buruknya kinerja legislator di Senayan dipicu oleh lemahnya kontrol dari Badan Kehormatan. Persoalan ini ditambah ketidaktegasan partai politik ketika melihat kadernya di Senayan tak disiplin.



Menurut Lucius semestinya Badan Kehormatan DPR diisi oleh orang-orang independen yang bisa mengontrol sistem dan perilaku anggota parlemen. Selama BK dihuni sesama anggota parpol sulit berharap kinerjanya maksimal karena banyak kepentingan.

Dia haqul yakin BK tidak akan berani mencelakakan temannya sendiri karena akan menjadi senjata makan tuan buat mereka. “Mereka enggak mungkin jeruk makan jeruk. Teman makan teman. Ini yang jadi akar masalah dan titik lemah (BK) sebenarnya,” kata Lucius saat ditemui detikcom di kantornya, Jumat (21/2) pekan lalu.

SUMBER TERPERCAYA

KOmen dari Kaskuser