TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ratusan pedagang kaki lima yang kecewa dengan pelarangan berdagang di zona merah akhirnya berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bandung di Jalan Aceh, Senin (17/2/2014).

Mereka menumpahkan semua unek-uneknya di sana karena gagal masuk ke Balai Kota Bandung. Saat mereka datang, pintu Balai Kota Bandung memang sudah dikunci.

Unjuk rasa ini sempat menyita perhatian para pengguna jalan. Meski demikian unjuk rasa berjalan tertib. Sejumlah aparat kepolisian bersiaga.

Perwakilan para pengunjuk rasa akhirnya diterima Wali Kota Bandung Ridwan Kamil bersama wakilnya, Oded M Danial di ruang tengah Balai Kota. Perwakilan PKL bergantian menyampaikan keluhannya. Berry (50), PKL yang sehari-hari berjualan di Jalan Dalem Kaum bahkan menangis tersedu-sedu di hadapan Wali Kota.

"Pak Wali, selama tiga bulan saya tidak berjualan karena kebijakan Bapak. Anak saya tiga, bagaimana makan dan sekolahnya jika saya tak berdagang," ujar Berry.

Berry juga bercerita bahwa dulu ia dan keluarganya memilih pasangan Ridwan-Oded dengan harapan bersikap bijaksana dan memberikan kesejahteraan. "Saya jualan di Dalemkaum sejak 1979, tapi baru kali ini Wali kota kejam," ujar Berry.

Perwakilan PKL lainnya, Sutikno, juga mengeluh dengan adanya larangan dan denda bagi PKL maupun pembeli. Sutikno yang sehari-hari berjualan di Jalan Dewi Sartika minta kebijakan wali kota agar bisa berjualan pada jam tertentu.

"Tugas Wali kota itu melindungi rakyatnya dengan adil dan beradab sesuai dengan Pancasila," ujar Sutikno.

Menanggapi keluhan para PKL ini, Wali kota berjanji berupaya mencari solusi terbaik untuk semua pihak. Ia minta para PKL waspada karena ia menduga sejumlah pihak mulai berupaya menunggangi aksi-aksi PKL.

"Saya disumpah menjadi Wali kota untuk menyejahterakan warga dan menegakkan aturan," ujarnya.

Wali kota memgatakan, dari 20 ribuan PKL yang ada di Kota Bandung, PKL yang asli warga Kota Bandung hanya sekitar tiga ribuan orang. Sisanya, sebanyak 17 ribuan, lanjut Wali kota, hanyalah yang ngaririweuh Kota Bandung.

Wali kota kembali meminta agar PKL jangan menolak jika direlokasi. "Jika Pak Berry merasa sengsara karena sejak ada larangan dan sehingga tak bisa bayar sekolah, usulkan ke Pemkot. Kami akan beri beasiswa," ujar Wali kota.

Wali kota mengatakan akan mencari lokasi lain untuk menampung PKL, d iantaranya pool Damri di Jalan Kebon Kawung. "Bus Damri keluar pukul 07.00 dan baru kembali ke pool pukul 19.00. Nah, ketika kosong inilah bisa dipakai PKL," ujar Ridwan Kamil.
Usai mendapat penjelasan, para PKL membubarkan diri.(

http://www.tribunnews.com/regional/2...ali-kota-kejam

----------------------

kemarin bilang jokowi ahok ga pro rakyat, gmn tuh ma walikota 'kesayangan' lo kang ridwan?