Palabuhanratu- Tidak hanya mobil dinas camat yang dikritisi, Pengadaan mobil baru untuk istri bupati dan wabup pun dikritik Indonesia Burueracy and Service Watch (IBSW) cabang Sukabumi.

Menurut Ketua IBSW cabang Sukabumi, Tedy Kusdiansyah, pengadaan mobil istri bupati yang awal nya mobil innova ke camry itu sangtlah berlebihan.

"ganti-ganti mobil dengan menggunakan uang rakyat sangat lah ironis, padahal kan yg lama masih bagus. Coba kalau uang itu di gunakan untuk membantu usaha masyarakat, bisa jadi kabupaten termiskin tidaka akan melekat di kabupaten ini," saran nya.

Selain itu Tedi Mempertanyakan aturan yg memperbolehkan seorang istri pimpinan daerah mendapatkan fasilitas dari negara. Pasal nya dari segi struktural kepegawaian daerah mereka itu tidak tercantum namanya, "Saya juga ingin tahu aturan yang menyatakan hal itu, tentunya pemerintah harus ada dasar hukum nya mengeluarkan anggaran," tandas nya.

Kedepan, Tedi berharap Pemkab Sukabumi tidak serta merta mengeluarkan anggaran, apabila anggaran tersebut tidak mendasar kepada aturan yang sudah di tetapkan. dalam prosedur kepemerintahan. "Lebih selektif saja saat akan mengeluarkan anggaran, dan jangan keluar dari hukum atau mengakali hukum, lebih baik anggaran itu di gunakan untuk kepentingan masyarakat," tandasnya.

Sementara itu Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukabumi Dede Rukaya, menjelaskan, Kendaraan yang di berikan kepada istri bupati dan wakil Bupati itu dilihat dari kapasitasnya sebagai pihak eksternal yang menunjang pemerintah daerah, "Kalau itu karena yang bersangklutan propersinya yang menunjang program pemerintah daerah. Dalam aturan itu diperbolehkan", tukas Dede Rukaya.

Pihak eksternal yang di maksud adalah PKK. Secara struktural memang tidak termasuk kepada pegawai daerah, namun karena PKK merupakan pihak penunjang program, maka laik untuk mendapatkan kendaraan operasional.

"Memang betul kalau secara struktural pegawai, PKK itu tidak tecantum. Tapi mereka adalah pihak yang menunjang program Pemerintah Daerah", tandas nya

Sumber

Sukabumi - Sungguh sangat memprihatinkan bagi siapa saja yang melihatnya, tak kala diketahui ada satu keluarga yang terpaksa menghuni bekas kandang kambing di kampung Darmaga Hilir RT 03/06 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Ini membuktikan satu potret buruk kepemimpinan H. sukmawidjaya di akhir masa jabatan nya sebagai Bupati Sukabumi. Apakah ini hasil dari masa kejayaan nya sehingga tidak bisa memperhatikan rakyat nya sendiri yang mengalami kesusahan? Dan sungguh ironis satu keluarga ini harus menghuni rumah yang kumuh bahkan bekas dari kandang kambing.

Meskipun sebelumnya keadaan satu keluarga ini telah sempat menjadi pusat perhatian publik karena pernah muncul di pembritaan sejumlah media, namun hal itu tidak mempengaruhi para pimpinan daerah untuk memperhatikan rakyat nya yang ternyata masih menggunakan rumah yang kumuh.

Bukan rahasia umum Pemkab Sukabumi mempunyai segudang rencana demi rencana, namun memang rencana pemerintah pasti saja akan tidak sesuai dengan apa yang di rencanakan maupun di janjikan. hal ini terbukti masih tinggal nya keluarga tersebut di rumah bekas kandang kambing.

"Meskipun kami pernah mendapat bantuan untuk membuat rumah kami supaya layak huni, namun itu tidak cukup." Ungkap Eni Perempuan paruh baya kepada wartawan.

Menurut Eni (60) rumah itu di huni beserta dua anaknya, yaitu Bibih (36) dan Ai (33) dengan tiga cucunya Dian (9), Yosep (14) dan Silvia (3), yang sampai saat ini masih menggunakan rumah ini, karena yang di bangun dengan swadaya masyarakat ini juag belum cukup untuk di huni", ungkap nya.

Tambah Eni, meskipun sudah ada bantuan dari salah satu partai 1,5 juta dan Desa 2 juta di tambah royongan RT/RW tidak kunjung membuat runah itu selesai. Saya bingung dengan janji-janji pemerintah yang dulu di janjikan tidak kunjung datang", ungkap eni saat ditemui di rumah nya, Rabu (08/01/2014)

sumber