JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menilai bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak menguntungkan, bahkan banyak yang tutup.

Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, hal ini didasari dari jumlah 5.027 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia yang berlabel Pertamina, tidak sepenuhnya dikelola Pertamina atau swasta.

"Ada ribuan SPBU, ada yang sampai menjual 40 kl per hari, tapi kan ada juga yang 10 kl saja susah menjualnya," ucap Andy saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta.

Menurutnya saat ini, SPBU yang dikelola swasta banyak yang tutup, beda dengan SPBU yang dikelola Pertamina sendiri atau SPBU Corporate Owned Corporate Operated (COCO).

"Saat ini banyak yang tutup, lalu tanahnya dijadiin Rumah Toko (Ruko), karena margin BBM subsidi lebih kecil cuma Rp250 per liter, tapi non subsidi lebih bagus Rp400 per liter," kata Andy.

Sehingga, menurut Andy langkah Pertamina mengakuisi SPBU swasta dengan menjadikan SPBU COCO sudah bagus. Beda halnya dengan SPBU swasta atau dikenal SPBU DODO (Dealer Owned Dealer Operated).

"Kan saat ini ada juga punya banyak swasta sudah bisa jadi COCO. Kalau SPBU DODO banyak yang bangkrut," pungkasnya.