Selasa, 26 November 2013 | 06:23 WIB

TEMPO.CO, Bangkok – Duta Besar Republik Indonesia untuk Thailand, Lutfi Rauf mengimbau seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di Bangkok untuk mematuhi aturan pemerintah setempat dan menjauhi tempat-tempat aksi demonstrasi, terkait diberlakukannya undang-undang situasi darurat di Bangkok dan sekitarnya.

“Kepada seluruh WNI di Thailand, khususnya Bangkok dengan hormat disampaikan bahwa dengan diberlakukannya Internal Security Act malam ini di wilayah Bangkok, Nonthaburi, dan sebagian wilayah Samutprakan (wilayah bandara) dan sebagian wilayah Pathum Thani, maka diingatkan kembali agar kiranya tetap mematuhi aturan dan ketentuan setempat dan menjauhi tempat-tempat demonstrasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” tulis Dubes Lutfi lewat laman Facebooknya, Senin, 25 November 2013 malam.

Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra memberlakukan Undang-Undang Situasi Darurat (National Security Act) di seluruh Bangkok dan sekitarnya, setelah puluhan ribu demonstran yang menginginkan dirinya mundur, menduduki sebagian kantor Kementerian Keuangan dan Luar Negeri, kemarin.

Undang-undang tersebut telah berlaku di tiga distrik yang dianggap rawan di Bangkok sejak bulan Agustus lalu.

Undang-undang itu memungkinkan pejabat untuk menutup jalan, mengambil tindakan terhadap ancaman keamanan, memberlakukan jam malam serta melarang penggunaan alat-alat elektronik di wilayah yang termaksud. Hanya aksi demonstrasi damai yang masih diperbolehkan.

Hari Minggu dan Senin, kota Bangkok nyaris lumpuh akibat aksi puluhan ribu demonstran anti-pemerintah. Aksi demo anti pemerintah, yang dimulai sejak bulan lalu, dipicu oleh rancangan undang-undang amnesti yang diajukan pemerintah. RUU tersebut memungkinkan Kakak Yingluck, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra kembali ke Thailand tanpa terancam hukuman penjara lantaran kasus korupsi tahun 2008.

Meski RUU itu kemudian gagal disahkan, setidaknya untuk saat ini, aksi protes terus meningkat, dengan isu yang kian melebar hingga ke wacana pemakzulan Yingluck yang dianggap banyak orang sebagai kepanjangan tangan Thaksin. Sang kakak yang kini tinggal di Dubai, dianggap banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kepala Dewan Keamanan Nasional Thailand, Paradorn Pattanathabutr mengatakan sebanyak 180 ribu orang turun ke jalan pada hari Minggu, sementara polisi memperkirakan jumlah massa sebanyak 100 ribu orang. Aksi tersebut merupakan yang terbesar sejak 2010, ketika Thailand diguncang aksi demo politik paling berdarah yang menewaskan lebih dari 90 warga sipil.

Aksi protes tersebut mengingatkan orang pada hiruk pikuk demo “Kaus Kuning” anti-Thaksin tahun 2008 dimana sempat mengakibatkan Bandara Bangkok tutup.
Sementara itu di bagian lain Bangkok, sekitar 50 ribu pendukung Thaksin dan Yingluck “Kaus Merah” berkumpul, berjarak sekitar 15 kilometer. Mereka mengancam untuk bertindak jika militer melakukan kudeta.

http://www.tempo.co/read/news/2013/1...mbau-WNI-Patuh

Gue tunggu comment Hoktod soal Darurat Sipil di Bangkok ini! Biasanya dia kan paling demen ngomentarin apapun. Bisa jadi bentar lagi si Hoktod minta negara Thailand dibubarin karena nggak sesuai dengan pendapat doi

Semoga WNI di Bangkok senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan.