JAKARTA - Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederesi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), akan terus melakukan aksi protes terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 yang hanya sebesar Rp2.441.301,74.

Dengan kondisi tersebut, Sekjen KPSI Muhammad Rusdi mengatakan, buruh akan terus melakukan perlawanan agar upah mereka bisa mencapai Rp3,7 juta per bulan. Pasalnya dengan upah segitu tidak mungkin buruh bisa punya rumah, kuliah, dan menyekolahkan anak-anak mereka lebih tinggi

"Kita perlu naik kelas," ujar Sekjen KPSI Rusdi dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Rusdi menambahkan, dengan upah Rp3,7 juta per bulan dirasa akan melebihi kebutuhan buruh, yang selama ini memikirkan pendidikannya sendiri ataupun pendidikan anak-anak mereka.

"Dengan begitu, ada perbaikan kesejahteraan. Di mana-mana, buruh Indonesia itu hanya bisa jadi staf. Bapaknya staf, anak-anaknya juga mentok staf," paparnya.

Namun, Rusdi mengatakan kenaikan UMP bukan satu-satunya instrumen untuk mendorong kesejahteraan buruh. Dia menambahkan, sejauh ini isu ketenagakerjaan masih diwarnai tidak kepastian bekerja dengan adanya sistem outsourcing.

"Hampir 70 persen dari sekitar 120 juta tenaga kerja baru masih berstatus outsourcing dan kontrak. Bahkan lucunya, beberapa fresh graduate sarjana pun harus melewati proses magang untuk menjadi karyawan tetap. Lucu kan ? Orang Indonesia tidak punya kepastian kerja," tegasnya.

Lanjut Rusdi menyinggung soal jaminan sosial yang harus dilaksanakan serempak 2014. Menurut Rusdi untuk ke depannya tidak boleh lagi ada orang miskin yang ditolak berobat di rumah sakit. "Kita berharap debat kesejahteraan ini terus digaungkan. Ketiga ini adalah resep kesejahteraan ala buruh," tukas dia.



sumber