[QUOTE=Tina bulan lalu, seorang wanita dari desa di selatan Hanoi membutuhkan
surat referensi dari dokter kabupaten untuk operasi anaknya.
Menyerahkan amplop berisi 50.000 dong Vietnam (VND) atau sekitar
Rp20.000 belum cukup untuk membuat dokter itu memberikan surat
referensi, tapi ketika ia menambahkan 50.000 VND lagi, surat referensi pun
didapat.
Wanita berusia 33 tahun yang tidak ingin disebutkan namanya
itu, kemudian memberikan amplop berisi 500.000 VND untuk
staf medis di rumah sakit provinsi, jumlah yang setara dengan
penghasilannya selama dua bulan.
"Semua pasien mengatakan kepada saya bahwa semua orang
harus memberi amplop untuk berterima kasih kepada dokter
dan perawat untuk perawatan yang mereka berikan dan itu
adalah harga yang layak untuk operasi semacam itu," kata dia.
Staf rumah sakit memang tidak memintanya tapi ia yakin
dengan memberi amplop, anaknya akan mendapat pelayanan
yang lebih baik.
Ia tidak sendiri. Phin, seorang pensiunan dari Hanoi yang
memiliki penghasilan 3 juta VND per bulan, menyerahkan
amplop berisi 200.000 VND setelah menjalani operasi mata di
rumah sakit.
Tapi ia dipulangkan sebelum perawatan usai. Jadi ia kembali
masuk ke rumah sakit dan itu berarti ia harus memberikan amplop tanda
terima kasih kembali.
"Saya harus mengeluarkan 200.000 VND untuk mengucapkan terima kasih
pada dokter dan perawat. Saya hanya bisa membayar jumlah paling kecil
yang dianggap layak," kata dia.
Luyen, seorang pensiunan guru dari kota kecil 35
kilometer di luar Hanoi, mengatakan
menyerahkan hadiah uang untuk perawatan
medis adalah hal wajib.
Di Vietnam, perawatan medis kebanyakan
disubsidi oleh negara melalui sistem asuransi
yang gratis untuk pegawai negeri dan anak-anak,
atau dibayar oleh majikan.
Tetapi antrean untuk perawatan yang ditanggung
asuransi cukup panjang dan rumah sakit umum
kelebihan pasien, sementara gaji untuk profesi medis tetap rendah.
Dan dengan sentimen kapitalis tinggi yang bertemu dengan nilai-nilai
Confusius, praktik memberikan amplop berisi uang untuk memastikan
pelayanan yang lebih cepat atau lebih baik menjadi hal umum.
Jumlah orang yang memberikan amplop meningkat dalam tiga tahun antara
2007-2010 dari 13% menjadi 29%, kata satu penelitian.
Pada 2012, sebuah survei yang dipublikasikan oleh Bank Dunia dan
Inspektorat Pemerintah Vietnam (yang menjalankan Biro Antikorupsi)
menunjukkan bahwa 76% dari orang yang membayar suap ke personil
pelayanan kesehatan melakukannya dengan kemauan sendiri, sedangkan
21% mengatakan karena diminta.
Dalam upaya untuk melawan korupsi, lima rumah sakit di Hanoi
meluncurkan kampanye pada Oktober 2011 untuk meningkatkan perilaku
etis di kalangan staf, termasuk kebijakan "Katakan tidak kepada amplop."
Pusat Riset dan Pelatihan untuk Pengembangan Komunitas (RTCDD) juga
melakukan kampanye serupa untuk mengubah persepsi pembayaran
informal, menggunakan media untuk meningkatkan kesadaran akan hak-
hak mereka dan tugas dokter.
Nguyen Huu Ngoc, seorang akademisi terkenal di
Hanoi, mengatakan akar masalah adalah tradisi
Confucius yang mengajarkan untuk memberi.
"Di masyarakat Vietnam seperti juga di Cina,
hadiah berasal dari rasa terima kasih," kata
Ngoc.
"Menunjukkan rasa terima kasih dulu memiliki
nilai spiritual dan bukan material. Tetapi seiring
waktu, hal itu menjadi sesuatu yang bersifat
material dan bukan spiritual, dan kini di ekonomi
pasar hal ini menjadi sebuah transaksi."
Budaya mungkin digunakan untuk menjustifikasi
pembayaran ini, tetapi budaya bisa berubah,
menurut Soren Davidsen, seorang spesialis
pemerintahan di Bank Dunia di Hanoi.
"Kita tahu bahwa memberi hadiah adalah bagian
penting dari budaya. Tapi kita juga tahu bahwa
budaya bukan sesuatu yang statis tetapi dinamis. Beberapa negara di Asia
Timur, seperti Singapura, Korea Selatan dan Jepang, memiliki budaya
korupsi, tetapi negara-negara ini menemukan cara efektif untuk
memberantas korupsi.
"Meski pun kerap ada persepsi bahwa budaya adalah bagian dari korupsi,
kami pikir salah untuk memandangnya seperti itu. Dan kita bisa, dengan
melibatkan orang, bisnis dan pemerintah dalam kemitraan, mengubah
budaya itu," kata Davidsen.
Bagi banyak orang, batas antara hadiah dan suap sudah kabur, sesuatu
yang dianggap orang sebagai "alasan untuk memberi amplop," kata Tran
Thu Ha, wakil direktur RTCDD.
Tapi bagi orang yang mengkampanyekan untuk
menghentikan praktik seperti dirinya, mudah
untuk mengidentifikasi apa yang membedakan
hadiah dan suap.
"Hadiah bisa diberikan di hadapan publik atau di
mana saja, butuh waktu untuk bicara dan
mengatakan terima kasih, sementara suap kerap
diberikan dengan cepat dan baik pemberi atau
penerima takut dilihat oleh orang lain," kata Ha.
Tetapi untuk mengubah perilaku orang adalah
salah satu kesulitan yang dihadapi Vietnam dan
hal itu membutuhkan waktu, kata Ngo Manh
Hung, wakil dirjen Biro Antikorupsi Vietnam.
Ada debat panjang mengenai bagaimana menghentikan suap di pelayanan
kesehatan. Salah satu cara yang dianjurkan adalah dengan meningkatkan
gaji pegawai agar mereka berhenti menerima amplop.
Tapi itu saja tidak cukup. Profesor Ta Van Binh, direktur Institut Nasional
Diabetes dan Kelainan Metabolisme, yakin bahwa pemerintah
membutuhkan peraturan jelas dan sanksi tegas bagi para staf medis yang
melanggarnya.
Tetapi pekerjaan juga harus dilakukan untuk membantu pasien memahami
bahwa mereka tidak perlu memberikan amplop dan mereka sendiri juga
akan melanggar peraturan jika melakukannya.
Nguyen Huu Ngoc bahkan berpikir seharusnya ada sanksi yang diterapkan
untuk pasien yang memberikan amplop guna membantu membersihkan
industri itu.
Tetapi hal ini akan membutuhkan kerja sama dari semua pihak, pasien,
petugas kesehatan, dan pejabat serta akan menjadi tugas berat.
"Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan karena korupsi adalah tentang
uang, orang dan kekuasaan," kata Davidsen dari Bank Dunia.
"Ini adalah tantangan besar untuk memangkas korupsi dan
mengkoordinasikan upaya anti korupsi di berbagai badan pemerintahan. Ini
bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam.][/QUOTE]

Sumber : http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/07/130710_lapsus_korupsi_vietnam.shtml