[detikNews] Jakarta - Di tengah gencarnya isu interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), ternyata DPRD DKI berencana untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Kunker tersebut dalam rangka mempelajari rencana program Jokowi yang akan diterapkan di DKI Jakarta.

"Betul, ada rencana kunjungan kerja ke luar negeri dari DPRD," ungkap Ketua Fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi kepada detikcom, Kamis (30/5/2013) malam.

Sanusi mengatakan rencana tersebut telah dirapatkan dan disetujui oleh pimpinan DPRD DKI. Semua fraksi pun sepakat dan diminta untuk mengirimkan perwakilannya. Namun tidak dengan Gerindra. Partai berlambang kepala burung Garuda ini tak mengirimkan perwakilan untuk kunker.

"Kunjungan DPRD ini dalam rangka mencari tahu wawasan guna memberikan masukan pada saat pelaksanaan kebijakan program unggulan Pak Gubernur. Setiap fraksi ada perwakilannya," kata Sanusi.

Sanusi mengatakan, akan ada beberapa negara yang dikunjungi oleh legislator Kebon Sirih, di antaranya adalah Belanda, Cihna dan Malaysia.

"Yang kita tahu itu untuk mempelajari tentang rencana program unggulan Pak Gubernur seperti Giant Sea Wall (GSW) dan smart tunnel (deep tunnel-red). Kalau yang GWS itu ke Belanda, kalau yang smart tunnel itu ke Malaysia dan China. Untuk program itu kan kita tidak punya literaturnya, kita tidak punya Perda tentang ruang bawah, perda tentang ruang atas, sehingga dianggap perlu kunjungan ke luar negeri tersebut," jeas Sanusi.

Namun sayang, Sanusi belum dapat memberikan penjelasan rinci berapa jumlah anggota DPRD yang berangkat dan jumlah anggaran yang dikeluarkan.

"Nilai anggarannya saya belum tahu pasti," katanya.

[URL="http://news.detik..com/read/2013/05/31/060530/2261039/10/pelajari-program-jokowi-dprd-dki-akan-kunker-ke-belanda-china-malaysia"]sumber[/URL]


Comment TS:
Ane bukan orang Jakarta, tapi paman ane kerja di salah satu instansi pemerintahan di Jakarta. Emang bener KJS itu bikin banyak masalah, terutama soal keuangan (gak tau tuh skarang utang pemerintah DKI ke RS udah brapa)
Tapi klo denger yg kayak gini, apa mereka tidak memikirkan bgmn prasaan rakyat nantiny?







[detikNews] Jakarta - Kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD DKI ke luar negeri untuk mempelajari program Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), menelan biaya hingga Rp 1,8 miliar. Rencana tersebut dianggap sebagai bentuk pemborosan.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan para legislator Kebon Sirih tak perlu ke luar negeri untuk melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT).

"Memang empat proyek itu sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), tapi tidak usah ke luar negeri, cukup baca buku, internet, atau panggil ahli dari luar negeri ke DPRD. Tidak makan anggaran sampai RP 1,8 miliar," ujar Uchok saat berbincang dengan detikcom, Kamis (30/5/2013).

Uchok menjelaskan, anggaran kunjungan kerja luar negeri tersebut itu masuk di pos anggaran Sekertariat Dewan, yakni paket Kunjungan Kerja Sister City dan Kunjungan Kerja Balasan. "Dalam APBD DKI, tercantum anggaran untuk itu Rp 1.812.000.000," kata Uchok.

Uchok pun mengatakan, tidak hanya anggota DPRD saja yang ikut serta dalam kunjungan ini. Sebab angaran tersebut juga disebutkan untuk Sekretariat Daerah Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi bukan hanya DPR saja yang berangkat, tetapi ada juga dari eksekutif (pemprov DKI) yang ikut," terangnya.

Oleh karena itu, Uchok pun meminta agar para anggota DPRD tersebut berpikir ulang untuk bepergian ke luar negeri tersebut. Sebab dianggap tidak efektif dan lebih kepada pemborosan APBD.

"Kami meminta agar rencana studi banding tersebut dihentikan. Kalau DPRD tidak mau menghentikan ini, lebih baik saya menghimbau jangan dipilih lagi anggota yang kerjanya hanya jalan-jalan dan senang-senang saja," kata Uchok.

[url=http://news.detik..com/read/2013/05/31/072714/2261058/10/?nd772204topnews]sumber[/url]




[detikNews] Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana untuk melakukan kunjungan ke Belanda, China, dan Malaysia. Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI setuju terhadap rencana tersebut, namun tidak akan mengirimkan perwakilannya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Muhammad Sanusi mengatakan, setiap fraksi diminta untuk mengirimkan perwakilannya dalam program tersebut. Namun partainya menolak untuk mengirimkan perwakilan, karena sudah menjadi aturan baku dari partainya.

"Setiap fraksi ada perwakilannya. Gerindra dapat jatah satu orang berangkat, tapi karena Gerindra diinstruksikan oleh pimpinan partai untuk tidak boleh ke luar negeri, jadi Gerindra tidak kirim orang," ujar Sanusi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (30/5/2013) malam.

Sanusi mengatakan, sebenarnya tidak perlu repot-repot untuk melakukan studi banding. Meski Gerindra tidak mengirimkan orang, fraksinya akan tetap melakukan studi dengan cara mengumpulkan informasi lewat internet.

"Kita biar tidak berangkat tetap saja lakukan studi banding. Kita cari saja di google, lewat internet. Sekarang kan canggih," kata Sanusi.

Bukan hanya di DPRD, anggota Fraksi DPR RI Gerindra juga tak pernah ikut kunker ke luar negeri. Hal ini membuktikan Gerindra konsisten menolak kunjungan kerja ke luar negeri.

[url=http://news.detik..com/read/2013/05/31/075201/2261066/10/tak-ikut-kunker-ke-3-negara-gerindra-dki-cari-info-di-google-saja]sumber[/url]