SEMARANG, suaramerdeka.com - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo memecat Hadi Prabowo dari kursi Komisaris Utama Bank Jateng disinyalir terkait dengan rebutan dana Bank Jateng. Sebab, Bank Jateng akan mendapat kucuran dana segar sebesar Rp 1,5 triliun.

Kucuran dana tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar 15 Januari 2013 lalu. Namun, hasil RUPS-LB itu tidak pernah diumumkan ke publik baik oleh Pemprov maupun Bank Jateng.

Bibit dan HP yang merupakan calon gubernur pada Pilgub Jateng 2013, dipastikan mengetahui rencana kucuran dana tersebut.

"Biasanya, hasil RUPS itu diumumkan lewat koran. Ini tidak ada sama sekali," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, Minggu (28/4).

Menurut Uchok, tidak diumumkannya hasil RUPS-LB patut dicurigai. Sebab, dana tersebut rawan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu yang mempunyai otoritas di Bank Jateng. Misalnya, untuk pemenangan Pilgub dengan modus kredit macet.

"Bisa saja tim sukses bikin perusahaan fiktif, ajukan pinjaman lalu di-ACC, kemudian dimacetkan kreditnya," jelas Uchok.

Berdasar data FITRA, kredit macet dan kredit bermasalah di Bank Jateng setiap tahun terus meningkat. Tahun 2011, kredit macet sudah mencapai Rp 141.2 miliar dan pada 2012 naik menjadi Rp 158.5 miliar.

Di luar itu, temuan KPK juga menyebut, Bank Jateng termasuk bank yang sering memberi fee ke pejabat daerah dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan di Bank Jateng.

(Sumber: http://www.suaramerdeka.com/v1/index...di-Bank-Jateng)


Setelah kasus Bank Jabar, sekarang ada kasus Bank Jateng, kali ini berkaitan dengan pembiayaan kampanye. Mengherankan, padahal Bibit Waluyo diusung oleh 3 partai, Partai Demokrat, PAN & Partai Golkar, sedangkan Hadi Prabowo diusung oleh 6 partai, PKS, Gerindra, PKB, PPP, Hanura & PKNU, apa dana dukungan dari semua partai tersebut belum cukup? Jangan sampai wewenang mereka sebagai Gubernur & Sekda Pemprov Jawa Tengah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi/kelompok.