Akui Papua Merdeka, Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Inggris
Saturday, 04 May 2013 15:36

itoday - Pemerintah Republik Indonesia harus memutuskan hubungan diplomatik, jika Kerajaan Inggris mengakui Papua Merdeka. "Kalau mengakui langsung, Indonesia harus putus hubungan diplomatik," ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto, Sabtu (04/05) sebagaimana dikutip dari aktual.co.

Kata Hikmahanto, tindakan yang dilakukan OPM yang mengakui membuka kantor di Inggris itu hanya pengakuan sepihak saja. "Itu hanya buat-buatan mereka yang mewakili Papua Barat Merdeka dengan mengistilahkan kedutaan besar," papar Hikmahanto.

Seperti diberitakan, kantor perwakilan Papua Merdeka secara resmi dibuka di Oxford, Inggris pada tanggal 28 April lalu."Kami sangat senang untuk mengumumkan markas baru kami di Oxford, UK kini resmi dibuka," ujar Koordinator Free West Papua Campaign, Benny Wenda seperti dikutip dari laman freewestpapua.org.
http://www.itoday.co.id/politik/akui...dengan-inggris

'Buka kantor perwakilan Papua Merdeka, Inggris provokasi RI'
19 jam yang lalu

MERDEKA.COM. Pembukaan Kantor Papua Merdeka di Oxford, Inggris dinilai akan memperkeruh hubungan diplomatik dengan Indonesia. "Pembukaan Kantor Papua Merdeka di Oxford memberi kesan yang sangat negatif baik pada masyarakat Indonesia maupun pada hubungan antar negara," ujar Ketua Departemen Luar Negeri DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Sabtu (4/5).

Kastorius menilai, tindakan Inggris itu sebagai ancaman yang mengganggu keutuhan NKRI dan bentuk provokasi segelintir politisi Inggris yang menginginkan kekeruhan hubungan diplomatik antara RI dan Inggris. Selama ini, lanjut dia, hubungan RI dan Inggris cukup baik dan intensif. "Persoalan Papua adalah masalah domestik dalam negeri RI yang seharusnya dihormati oleh Inggris dan bukan malah diprovokasi secara terbuka untuk menyulitkan hubungan kedua negara," tegas Kastorius.

Kastot melanjutkan, peresmian kantor ini menunjukkan standar ganda pemerintah Inggris pada Indonesia. Di satu pihak mengakui NKRI, tetapi di pihak lain mencoba mengintervensi persoalan domestik. Hal ini sangat disayangkan, terlebih di saat upaya yang begitu serius dan berkesinambungan dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Papua. "Menlu Marty Natalegawa wajib memanggil Dubes Inggris untuk mengklarifikasi peristiwa yang menyinggung perasaan masyarakat Indonesia ini," desaknya.

Soal motif pembukaan kantor perwakilan itu, Kastorius menduga politik ekonomi Inggris sangat sarat dalam provokasi ini. "Inggris ingin menaikkan bargaining position dengan manuver itu di dalam rangka penguasaan sumber daya alam, khususnya gas dan minyak di Papua," tegasnya. Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka resmi memiliki kantor perwakilan mereka di Oxford, Inggris. Sebagaimana disiarkan di laman resmi freewestpapua.org, pembukaan kantor perwakilan ini resmi dibuka pada Minggu, 28 April lalu.

Peresmian dihadiri tokoh-tokoh penting di Oxford yaitu Walikota Oxford Moh Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris Andrew Smith, mantan Walikota Oxford Elise Benjamin dan tentu saja Koordinator Free West Papua Campaign (FWPC) Benny Wenda. Hadir pula pada kesempatan istimewa ini Pemain Rugby Nasional dari Papua New Guine Paul Aiton, Jenifer Robinson dan Charles Foster dari kelompok pengacara internasional untuk Papua Barat, mahasiswa dari Universitas Oxford, warga Papua di Belanda serta pendukung Papua Merdeka di Inggris

Andrew Smith yang kini menjadi anggota parlemen menegaskan bahwa ia berkomitmen membantu Papua melalui Parlemen Internasional untuk Papua yang secara historis telah dibentuk dua tahun lalu. Smith menembahkan bahwa Walikota Oxford menegaskan dukungannya untuk Papua Merdeka sebelum memotong pita untuk menandai dibukanya kantor tersebut.
http://id.berita.yahoo.com/buka-kant...052733728.html


Menlu Australia keberatan atas hukuman mati di Papua Nugini
Terbit 5 May 2013, 7:00 AEST

Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, menyatakan oposisi pemerintah Australia atas hukuman mati dalam kunjungannya ke Papua Nugini. Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, mengatakan akan melakukan implementasi hukuman mati untuk mencegah tindakan kriminal kejam setelah beberapa kasus pembunuhan brutal dan pemerkosaan beramai-ramai.

Dalam kunjungan singkatnya ke kota Port Moresby, Bob Carr bertemu dengan Peter O'Neill dan menlu negara tersebut, Rimbink Pato. Menlu Australia itu mengakui tantangan hukum yang dihadapi Papua Nugini, tapi menyatakan oposisi Australia atas hukuman mati. "Saya mengatakan kepada menteri luar negeri Pato bahwa Australia memiliki oposisi atas hukuman mati dalam situasi apa pun dan kami tidak akan berhenti menjelaskan posisi kami tersebut," katanya.
http://www.radioaustralia.net.au/ind...nugini/1125972

------------------------

Kita itu punya posisi strategis dalam era perdagangan bebas saat ini untuk kepentingan pasar ekonomi Inggris dan untuk penanaman investasi MNC's mereka dalam bisnis pengelolaan SDA, termasuk di izinkannya SPBU merek BP (Bristish Petroleum) untuk beroperasi di Indonesia, Serta posisi RI yang secara geo-politis menjadi sangat penting bagi perkembangan ekonomi dunia di masa depan akibat akan beralih pusat perdagangan dunia ke Asia Pasific. Semua itu sesungguhnya menjadikan RI sangat penting. Kenapa Kemlu RI tak memanfaatkan posisi kuat itu untuk menekan Pemerintah Inggris yang sesungguhnya saat ini lagi semaput akibat krisis ekonomi cukup berat yang sedang melanda mereka? Kalau sekedar panggil Dubesnya, lalu bikin nota protes doank, emang ada effeknya?