1. Yunani

Negeri para dewa ini melarang sama sekali permainan video games di warung internet pada 3 September 2002. Hal ini dilakukan untuk menghentikan perjudian ilegal.

Pada 8 Desember 2003, kebijakan itu direvisi, menjadi seluruh permainan melalui media elektronik dilarang. UU Nomor 3037 Yunani mengatakan dengan jelas melarang permainan dengan 'mekanisme elektronik dan software' baik di tempat umum maupun tempat pribadi.

Hal ini berarti termasuk permainan video games, play station, telepon selular, komputer laptop dan sebagainya. Dendanya bila melanggar, 5 ribu - 72 ribu Euro (Rp 62 juta - Rp 941 juta) plus kurungan 12 bulan.

Aturan ini sontak diprotes warga Yunani hingga dihentikan sementara karena dianggap tidak konstitusional.

2. China

China sudah dikenal memiliki penduduk terbanyak di dunia, setidaknya dari sensus tahun 2004 ada 1,3 miliar penduduk. Untuk menghentikan upaya laju pertumbuhan penduduk di negara tirai bambu itu, pemerintah China menerapkan kebijakan 1 anak tiap satu keluarga di China, sejak tahun 1978.

Namun kebijakan ini menimbulkan dampak yang luar biasa. Tindakan aborsi meningkat, utamanya bagi yang mengandung bayi perempuan. Maklum, di China, anak lelaki dinilai lebih berharga. Bila bayi itu dilahirkan namun jenis kelaminnya tak diharapkan, orang tuanya begitu saja menyerahkan anak-anak itu ke panti asuhan.

Kendati diklaim mencegah 400 juta kelahiran dari tahun 1979-2011, lambat laun efeknya juga dirasakan negara ini. Perbandingan laki-laki dan perempuan di China menjadi tidak seimbang, lebih banyak laki-laki. Pada tahun 2000 saja ada 117:100 antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2020 diperkirakan laki-laki lebih banyak 30 juta dibanding perempuan. Hal ini akan menimbulkan ketidakstabilan sosial.

Belum lagi tumbuhnya generasi kebijakan satu anak ini, sangat timpang dengan beban yang ditanggungnya. Satu orang anak, nantinya akan menanggung beban hidup kedua orang tuanya. Bila anak itu menikah maka akan ada satu pasangan menanggung beban hidup dua pasang orang tua, plus satu anak bila mereka memiliki keturunan.

3. Inggris

Di Inggris, ada aturan orang-orang awam dilarang meninggal di dalam gedung Parlemen. Menurut The Telegraph pada 2008, aturan itu dianggap aturan paling absurd oleh warga Inggris.

Penulis buku 'The Strange Laws of Old England', Nigel Cawthorne mengatakan, "Siapa saja yang mati di di gedung parlemen harus dimakamkan dengan upacara kenegaraan. Jika para penjaga melihat Anda sakit, maka akan langsung dibawa keluar segera".

"Makanya Anda bisa lihat pada hukum tahun 1279, orang-orang yang memakai baju zirah dilarang memasuki parlemen, ini agar tak menjadi tempat dengan kekerasan," imbuhnya.

Namun anggota Dewan Kota Liverpool membantah dan menyebut hal itu hanyalah mitos urban.

Selain itu ada beberapa aturan lainnya yang dinilai konyol adalah dilarang menempelkan perangko bergambar Ratu/Raja Inggris dengan kepala terbalik, mengizinkan perempuan hamil kencing di mana saja, termasuk di helm polisi serta ikan paus dan ikan sturgeon yang terdampar di pantai Inggris adalah milik kerajaan.

Yang terakhir, pernah ada kasus nelayan Robert Davies yang ditahan polisi di Plymouth tahun 2004. Robert saat itu menangkap ikan sturgeon yang terdampar di pantai dan kemudian menjualnya. Namun Robert tidak sadar bahwa tindakan itu ilegal.

4. Jerman

Pada Agustus 2011 lalu, Pemerintah Jerman mengeluarkan kebijakan bahwa tombol 'Like' di Facebook menyalahi hukum privasi, demikian menurut media Jerman, The Local, seperti dikutip Washington Post.

Seperti dikatakan oleh pejabat perlindungan data Jerman, Thilo Weichert, aplikasi jaringan sosial yang memungkinkan pengguna internet untuk mengekspresikan penghargaan mereka secara online itu ilegal, karena bisa mengungkap kebiasaan seseorang.

"Facebook bisa melacak setiap klik pada suatu situs web, berapa lama seseorang di internet dan kepada apa seseorang tertarik. Semua informasi itu dikirim ke perusahaan AS bahkan jika seseorang itu bukan anggota Facebook," katanya.

Jerman meminta Facebook menghilangkan tombol 'Like' itu, atau kalau tidak dikenai denda 50 ribu Euro alias sekitar Rp 627 juta.

Bukan sekali ini Jerman berkonflik dengan perusahaan teknologi multinasional. Sebelumnya, Jerman juga meminta Google menghentikan pengumpulan data gambar untuk proyek Google Street View.

Undang-undang privasi Jerman umumnya membatasi foto-foto orang dan harta benda milik pribadi kecuali di tempat-tempat umum, seperti acara olahraga, tanpa persetujuan seseorang.

5. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat (AS) yang termasuk liberal pun terkadang memiliki aturan konyol yang terkait dengan kehidupan pribadi warganya.

Seperti aturan yang digagas Wali Kota New York Michael Bloomberg untuk melarang penjualan minuman bersoda yang mengandung gula yang lebih dari 16 ons di toko, restoran, kafe hingga bioskop. Aturan ini untuk mencegah wabah obesitas di kalangan warga New York.

Kemudian seperti dilansir dari CNBC, orang berjalan sambil memainkan HP dan SMS bisa didenda US$ 85 atau Rp 817.445 di kota Fort Lee, New Jersey.

Tak kalah konyolnya, negara bagian Tennessee melarang para pelajar memakai celana melorot yang menunjukkan celana dalamnya karena dinilai 'tidak pantas'. Aturan itu sampai mengatur pakaian apa saja yang harus dipakai anak-anak dan pelajar. Atau denda US$ 250 (Rp 2.404.250) atau 160 jam pelayanan masyarakat menanti.

Kota Minnetonka, Minnesota, menganggap roda kendaraan bermotor yang diliputi lumpur, debu, sampah dan material lengket lainnya adalah ilegal. Hal itu karena dinilai bisa mengganggu kepentingan umum.

Bila tidak ditaati, denda US$ 2 ribu (Rp 19.234.000) sudah menanti. Namun pejabat Pemkot Minnetonka mengatakan sebelum mengenakan denda, ada petugas yang akan menginvestigasi apa yang dialami kendaraan itu.

Nah, mungkin di Indonesia juga ada peraturan yang konyol, Anda bisa menambahkan?

[URL="http://news.detik..com/read/2012/10/19/163805/2067368/10/ugh-konyolnya-peraturan-di-5-negara-ini?nlogo"]
Sumber[/URL]