Terima kasih pendapatnya gan, tapi kita lihat ke pengaturan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkimpoian ("UUP") ya :Yb Jadi, perkimpoian yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang WNI dengan seorang WNA adalah sah bilamana dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara di mana...
Agan bener, secara hukum, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (lihat Pasal 39 ...
Berikut jawaban ane gan: Soal bersalah atau tidak Si A belum dapat dikatakan bersalah telah membunuh si B sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah melakukan tindak pidana. Pembuktian di pengadilan lah yang akan membuktikan apakah si A bersalah atau tidak. Soal tindakan pembela...
fan fiction ini emang masih jadi perdebatan gan, terutama kalau fan fiction dibuat tanpa izin si pemegang hak cipta. di Indonesia, memang ada perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap karakter dan tokoh2 fiksi yang dibuat oleh si penulis atau pembuat film, termasuk karya pengalihwujudan (de...
terima kasih untuk agan clone.gree yang sudah mengingatkan kealpaan kontributor untuk memasang disclaimer.
Salam kenal juga gan :shakehand2 Pada prinsipnya gan, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) jo Pasal 1 huruf a PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (PP 8/1981) disebutkan: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan...
Menurut ane gan, kasus si A melaporkan si B ke polisi, kemudian si B melaporkan balik si A dgn tuduhan pencemaran nama baik, TIDAK BISA diartikan spt yg agan tulis: mendingan ga usah ngelaporin tindak pidana drpd nanti dilaporin balik (dgn pencemaran nama baik). Menurut ane gan, pelajaran yg bis...
Berdasarkan hukum administrasi negara, bila 'si pemegang kekuasaan' yg agan maksud gak memenuhi permohonan dalam jangka waktu yg ditentukan, maka hal itu dapat diartikan sebagai penolakan dari pejabat bersangkutan. Dan sikap demikian, seperti disinggung dalam pasal 3 UU No 5 Tahun 1986...
Untuk agan tau, razia atau pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh polisi harus memenuhi prosedur yg diatur dlm Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (PP 42/1993). Kalau ada razia yg ga memenuhi prosedur yg diatur di PP 42/1993, berarti itu r...
Di bawah ini penjelasan ane scr umum ya gans: Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yg mengatur soal pembelaan darurat spt kasus yg agan tanyain adalah Pasal 49 ayat (1) KUHP: Jadi, utk tahu apakah terhadap agan bisa diterapkan Pasal 49 ayat (1) KUHP dan bukan Pasal 338 KUHP ttg pem...
Di bawah ini ane kutipkan aturan penggunaan slip merah dan slip biru dalam tilang ya gans: Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang, petugas kepolisian akan memberikan tiga opsi kepada pelanggar lalu lintas: Kete...
Mengenai pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini kami kutip dari laman resmi Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id). Disebutkan bahwa untuk pembuatan IMB syaratnya adalah dengan melampirkan: - Formulir Permohonan IMB dan surat pernyataan tidak sengketa - Fotokopi KTP - Fotokopi Akte Pendi...
Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SPPMA) berbeda dengan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (Izin Prinsip PMA) gan. Permohonan untuk mendapatkan SPPMA diajukan oleh setiap Perusahaan PMA yang akan melakukan penanaman modal di Indonesia, yakni dengan mengajukan pendaftaran ke Badan Koordina...
Sudah pernah dibahas di thread ini gan http://www.kaskus.co.id/showthread.php?t=14213161 silakan disimak ya :) (DK)
Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Khusus Yogyakarta (RUU KPDIY), menurut pemberitaan hukumonline.com, masih dalam pembahasan di Komisi II DPR, dan belum disahkan (Beban Legislasi Anggota Dewan Tak Seragam). Hal itu juga ditegaskan dalam pidato Ketua DPR Marzuki Alie pa...
Bila mengacu ke Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), sebenarnya Indonesia bisa 'mendapatkan' kembali kopi toraja itu, gan. Pasal 22 ayat (3) TRIPs menyebutkan setiap anggota harus membatalkan pendaftaran merek dagang yang mengandung atau merupakan...
Kami tambahkan sedikit jawabannya ya agan R.1 :) Pada dasarnya, penahanan ijazah sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana karena perbuatan tersebut tidak diatur/dinyatakan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum P...